Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi senior Zulfan Lindan merespons soal hasil survei Populi Center yang menyebutkan bahwa mayoritas publik ingin Presiden Joko Widodo melakukan kocok ulang kabinet atau reshuffle terhadap meneteri-menteri dari NasDem.

Menurutnya, keinginan masyarakat itu merupakan hal yang wajar. Terlebih jika kinerja dari para menteri tersebut dinilai kurang maksimal.

“Kalau saya melihat wajar aja lah. Ya kalau memang kinerjanya jelek nggak ada masalah direshuffle yakan,” kata Zulfan Lindan selepas rilis survei Populi Centeri di kawasan Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023).

Terlebih lagi, sambung dia, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate yang bakal diperiksa di kasus korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo.

“Kita kan gatau selanjutnya akan seperti apa, kemudian sama saja dengan menteri pertanian NasDem misalnya,” ujarnya.

Baca juga: Jokowi Diperkirakan Tetap Melakukan Reshuffle Kabinet Sebelum Lebaran, Mungkin 8 Maret 2023

Menurutnya, Presiden Jokowi punya mekanisme tersendiri dalam menilai kinerja para pembantunya tersebut dalam periode akhir masa jabatanya ini.

Kendati demikian, Zulfan menilai reshuffle ini masih masuk ke dalam kategori wajar jika dilakukan di luar konteks politis.

“Saya kira satu hal yang wajar apa yang dilakukan Pak Jokowi seandainya Pak Jokowi mau melakukan reshuffle tapi bukan atas dasar politik tetapi memang kinerja kebetulan umpamanya ada case politik kan,” tuturnya.

Mayoritas Publik Ingin Menteri Nasdem Direshuffle

Lembaga survei Populi Center merilis hasil survei terkait keinginan publik terhadap keputusan pemerintah melakukan kocok ulang atau reshuffle kabinet.

Hasilnya, mayoritas publik dalam survei ini menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle terhadap menterinya.

Di sisi lain, selisih jumlah responden yang setuju dan tidak setuju tidak terpaut terlalu jauh.

“Sebanyak 42,2 persen menginginkan adanya reshuffle kabinet, sementara yang menjawab sebaliknya sebesar 40,2 persen,” kata Peneliti Populi Center Nurul Fatin Afifah, Senin (13/2/2023).