Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyerahkan kepada FIFA dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal dua menterinya yang rangkap jabatan di struktur kepengurusan organisasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Diketahui Menteri BUMN Erick Tohir kini menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali menjabat Wakil Ketua PSSI periode 2023-2027.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyatakan sejatinya bukan hal baru soal adanya menteri yang rangkap jabatan di cabang olahraga tertentu.
Total, ada 8 menteri yang rangkap jabatan.

"Ada 8 menteri yang rangkap jabatan. Memang beda-beda di cabang olahraganya. Nah terkait dengan ini, kita kembalikan kepada 3 pihak sebenarnya khusus terkait dengan ini," ujar Huda di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/2/2023).

Adapun pihak pertama adalah istana yang harus mempertimbangkan soal rangkap jabatan tersebut.

Baca juga: Komisi X DPR Peringatkan Erick Thohir Tak Jadikan Jabatan Ketua Umum PSSI Untuk Kepentingan Politik

Menurutnya, Jokowi harus menimbang apakah efektif kinerja minteri itu dalam kabinet.

"Apakah istana merasa dengan rangkap jabatan ini masih efektif kerja kabinet atau tidak. Itu penilaian subjektif istana, presiden," kata Huda.

Lebih lanjut, Huda menambahkan bahwa keputusan kedua terkait fenomena dua menteri rangkap jabatan ini diserahkan kepada FIFA.

Sebab, ada aturan yang melarang terkait rangkap jabatan tersebut.

Baca juga: Komisi X DPR Minta Erick Thohir Tak Cawe-cawe di PSSI untuk Pemilu 2024 

"Kita kembalikan kepada FIFA. Selama ini kan kita mendengar bahwa statuta FIFA selalu menyampaikan tidak boleh ada persinggungan langsung anatara pihak Federasi dan pihak pemerintah. Nah pada konteks ini kita masih nunggu, saya juga masih menunggu pihak FIFA sepekan apa melihat terkait dengan keberadaan 2 menteri yang masuk di kepengurusan PSSI," ungkap Huda.

Di sisi lain, Huda meminta agar kedua menteri yang rangkap jabatan itu mendengar aspirasi publik.

Khususnya apakah etis mengenai rangkap jabatan menteri sekaligus kepengurusan di PSSI.

Baca juga: Pengurus Baru PSSI Diajak Jokowi Cek Potensi Pembuatan Training Center di Kawasan IKN

"Pihak yang ketiga menurut saya, pihak publik, para pecinta bola, stakeholder bola. Saya kira perlu didengar bahwa ada semacam persinggungan etis menyangkut soal rangkap jabatan ini. Nah 3 pihak ini yang menurut saya perlu terus kita pantau minggu-minggu ini sikapnya seperti apa dan responnya seperti apa," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai menteri rangkap jabatan berpotensi munculkan konflik kepentingan

"Sangat tidak tepat dua menteri menjadi pengurus dalam satu organisasi olahraga yang sama PSSI. Dalam hal ini, Menteri BUMN Erick Tohir yang terpilih menjadi ketua umum PSSI 2023-2027, dan Zainudin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga, yang menjabat wakil ketua PSSI 2023-2027," kata Ray kepada Tribunnews.com, Senin (20/2/2023).

Menurut Ray menteri rangkap jabatan seperti mengulang kisah watak dan tabiat pejabat negara di zaman orde baru.

"Entah apa yang ada dibenak mereka. Banyak posisi, banyak jabatan dari pejabat negara seperti mengulang kisah watak dan tabiat pejabat negara di zaman orde baru. Seorang pejabat dengan banyak jabatan lainnya. Akhirnya, kurang fokus, tumpang tindih dan berpotensi besar munculnya konflik kepentingan," katanya.

Ray melanjutkan khususnya dengan Menpora yang menjabat sekaligus sebagai wakil ketua umum PSSI, jelas bertindak tidak adil kepada cabang olahraga lainnya.

"Sebagai Menpora, beliau mestinya mengerti bahwa jabatan itu artinya melindungi dan membidangi semua cabang olah raga, tanpa kecuali. Beliau adalah bapak dari semua cabang olah raga. Bukan hanya bapak dari cabang olah raga sepak bola saja," jelasnya.

Menurut Ray sebagai Wakil Ketua Umum PSSI bukan saja merendahkan jabatannya sebagai Menpora, tapi sekaligus seperti menganak tirikan cabang olahraga yang lain.

"Sikap presiden Jokowi yang membiarkan hal ini terjadi, juga tidak tepat. Ini semata bukan persoalan kinerja menterinya, tapi juga soal etika jabatan dan kesadaran membangun komposisi pemerintahan yang beradab," katanya.