Litbang Kompas: Mayoritas Publik Puas Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Keamanan
Tingkat kepuasan publik pada kinerja Pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin pada bidang politik dan keamanan terjadi peningkatan berada di angka 79,2 %
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada bidang politik dan keamanan terjadi peningkatan.
Dalam temuan hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023, tercatat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan berada di angka 79,2 persen.
Capaian kepuasan publik saat ini dibilang tertinggi sejak awal pemerintahan.
"Pada survei Oktober 2019, tingkat kepuasan bidang polkam tercatat 64,3 persen. Demikian pula jika dibandingkan dengan survei empat bulan lalu pada Oktober 2022, ada kenaikan 4,6 persen," demikian dikutip dari Harian Kompas, Senin (20/2/2023).
Tingkat kepuasan publik di bidang politik dan keamanan tercermin dalam lima indikator, yakni membangun sikap perbedaan berada di angka 76,9 persen di Januari 2023 ketimbang pada Oktober 2022, hanya 76,6 persen.
Kemudian, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan seperti loket pengaduan, unjuk rasa, dan lainnya.
Pada indikator ini, tingkat kepuasan publik mengalami kenaikan 60,7 persen di Januari 2023 ketimbang Oktober 2022 hanya 56,2 persen.
Selanjutnya, menangani konflik antarkelompok gerakan separatis, dan sebagainya.
Pada indikator ini, kepuasan publik juga mengalami kenaikan menjadi 55,1 persen di Januari 2023 Ketimbang Oktober 2022 hanya 53 persen.
Lalu, menjamin rasa aman warga dari tekanan, ancaman, dan kejahatan di dalam dan luar negeri.
Untuk indikator ini, kepuasan publik juga mengalami kenaikan dari 61,4 persen di Oktober 2022 menjadi 62,5 persen pada Januari 2023.
Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi-Maruf Meningkat
Terkahir, menjamin warga bebas berpendapat juga mengalami kenaikan dari 61,9 persen di Oktober 2022, naik menjadi 71,1 persen pada Januari 2023.
Diketahui, survei ini melibatkan 1.202 responden yang diambil dari 38 provinsi di Indonesia.
Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka, dan sampel dipilih secara acak menggunakan sistematis bertingkat.
Menggunakan metode ini memiliki kepercayaan publik 95 persen, dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen.
