TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Ray Rangkuti meminta Bawaslu untuk mendalami penggunaan jet pribadi oleh Anies Baswedan dalam rangka melakukan safari politiknya.

Menurut Ray, harus ada transparansi terkait penggunaan dana dalam safari politik Anies.

Lanjutnya, sebab nama eks Gubernur DKI Jakarta itu sudah dideklarasikan Partai NasDem sebagai calon presiden (capres).

"Soal penggunaan jet pribadi, saya katakan dipanggil Bawaslu dong. Kenapa harus dipanggil, karena sudah deklarasi sebagai capres. Anda sudah deklarasi, keliling, gunakan status capres dan gunakan jet pribadi, bagi saya berlaku hukum transparansi penggunaan dana," kata Ray, dalam diskusi politik bertema "Apa Kata Rakyat Tentang Kampanye dan Dana Kampanye di Pemilu 2024", di gedung Bawaslu RI, Senin (20/2/2023).

"Maka panggil aja, enggak ada sanksi enggak masalah. Itu (pemeriksaan) fungsi Bawaslu," lanjut Direktur Lingkar Madani (Lima) itu.

Sementara itu, Ray mengatakan, kegiatan safari politik Anies sudah termasuk kampanye.

Menurutnya, langkah tersebut bagus untuk Anies dikenal masyarakat.

"Anies kampanye atau sosialisasi? Kampanye kalau menurut saya. Bagus itu, agar masyarakat mengenal bukan figur tapi apa yang dibicarakan jika memimpin," ucap Ray.

Meski demikian, katanya, dari kunjungan yang Anies lakukan ke berbagai daerah, Ray belum mendapat gambaran apa yang akan dilakukan Anies Baswedan jika menjadi RI 1.

"Anies sudah keliling sebagai Bacapres tiga Parpol. Tapi mohon maaf kita belum baca apa pikirannya pasca 2024 kalau dia berkuasa. Misalnya, NasDem bilang kritik dengan ide, idenya mana?," ujarnya.

Menurut Ray, Anies belum mengungkapkan ide dan gagasannya karena khawatir ditegur oleh Bawaslu RI.

Sebab, Ray mengatakan, bisa saja Anies Baswedan dianggap mencuri start kampanye.

Baca juga: Soal Utang Rp 50 Miliar Anies Baswedan, Pengamat: Alat Uji Kualitas Capres

"Enggak bisa keluarkan ide, karena khawatir disemprit bawaslu. Jadi saya bisa memahami Anies enggak bisa mengeluarkan ide karena takut disemprit Bawaslu," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Effendi Choirie mengungkapkan, safari politik calon presiden (capres) dari partainya, Anies Baswedan, sering diganggu oleh oknum dari satu di antara institusi negara.

Ia mengatakan, hampir semua gangguan itu jenisnya sama.

"Daerah yang dihadiri mas Anies itu selalu ada gangguan. Jenisnya ada yang sama. Ada yang tidak. Kalau spanduk sama. Hampir semuanya pakai spanduk," kata Effendi Choirie , saat ditemui di Jakarta Timur, Senin (13/2/2023) malam.

Effendi Choirie menuturkan, spanduk-spanduk yang dibuat untuk mengganggu safari politik Anies Baswedan itu berisi pembatalan kedatangan Eks Gubernur DKI Jakarta ke daerah yang dituju.

"'Anies tidak jadi datang ke Banten'. 'Anies Batal ke Suku Baduy'," ungkapnya.

Effendi Choirie menjelaskan, gangguan-gangguan itu dilakukan oleh oknum dari salah satu institusi negara.

"Jadi saya tahu. Saya dapat info yang sangat akurat bahwa itu kerjaan oknum atau institusi dari salah satu institusi negara," ungkap Effendi.

Ia menegaskan, hal itu bukan dilakukan oleh partai politik (parpol) lain.

"Bukan (parpol). Parpol baik-baik saja. Ada memang yang nyerang NasDem. Tahu lah ya. Yang lain baik-baik semua. Mengertilah bersaudara."

Lebih lanjut, Effendi juga menuturkan, gangguan itu tidak datang dari rakyat.

"Itu enggak mungkin rakyat itu untuk apa bikin baliho atau spanduk untuk menolak kami, meskipun enggak cocok. Mending uangnya dibuat beli beras," sebutnya.

Sebagai informasi, Anies bersama Nasdem telah melakukan safari politik ke sejumlah daerah di Indonesia.

Dalam proses safari politik tersebut, beberapa hambatan terjadi. 

Satu di antaranya, yakni dalam kunjungan Anies di Aceh, 3 Desember 2022, Kantor DPW Nasdem dilempari telur busuk sebelum acara jalan sehat bersama Anies.