Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Koalisi Nasional untuk Advokasi Pekerja Rumah Tangga (PRT), Eva Kusuma Sundari mengatakan bahwa 1.000 orang telah menggedor langit berharap Ketua DPR Puan Maharani dibukakan hatinya untuk bisa sahkan RUU PPRT.

"Kita telah menggedor langit pada Februari yang lalu istigosah besar-besaran libatkan 1.000 orang berdoa bersama-sama agar Ketua DPR dibuka hatinya untuk segera mengagendakan (RUU PPRT) di sidang paripurna," kata Eva Kusuma dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema RUU PPRT, Komitmen DPR dan Pemerintah Lindungi Pekerja Rumah Tangga, Selasa (21/2/2023).

Menurut Eva Sundari apa lagi pimpinan DPR lainnya juga telah setuju dengan RUU PPRT untuk segera disahkan.

"Tiga pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad, Muhaimin Iskandar dan Rachmat Gobel telah menyatakan persetujuannya. Saya pikir Golkar akan mengikuti PDIP, jika PDIP setuju akan ikut PDIP karena memang Golkar fokus ekonomi," kata Eva.

"Tapi saya yakin karena Golkar mendukung pemerintah maka statement Pak Jokowi Januari 2023 itu mempengaruhi teman-teman Golkar. Karena sebagai partai pendukung pasti akan mendukung Pak Jokowi," sambungnya.

Baca juga: RUU PPRT Tak Kunjung Disahkan, Ketua Panja Ancam Laporkan Pimpinan DPR ke MKD

Eva melanjutkan itu yang terjadi saat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Golkar tidak setuju di internal DPR. Kemudian Presiden Jokowi mendorong TPKS untuk segera disahkan, Golkar langsung berbalik.

"Saya yakin Golkar akan melakukan hal yang sama untuk RUU PPRT. Jadi isunya tinggal di Ketua DPR dalam hal ini Mbak Puan." jelasnya.

Koordinator Koalisi Nasional untuk Advokasi Pekerja Rumah Tangga tersebut melanjutkan banyak orang dan pihak saat ini tengah menunggu respon Puan Maharani.

Baca juga: Pengesahan RUU PPRT Berlarut-larut, Willy Aditya: Masih Tertahan di Ketua DPR

"Mulai dari presiden, teman-teman koalisi sipil dan pimpinan-pimpinan DPR juga sudah setuju dan mendorong. Mudah-mudahan ini menjadi semacam pendorong Mbak Puan mengambil posisi untuk mengagendakan ini di sidang Paripurna," katanya.

Eva melanjutkan kalau misalkan ada keberatan-keberatan ada ruang yang bisa dimaksimalkan saat dibahas dengan pemerintah.

"Dan pemerintah sendiri melalui Pak Mahfud dan Kantor Staf Presiden sudah pada posisi menunggu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan Mbak Puan untuk menahan lebih lama lagi setelah dua setengah tahun di meja beliau untuk meloloskan ini. Karena apa yang menjadi catatan keberatan akan diakomodasi," tutupnya.