Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jajak pendapat Litbang Kompas Februari 2023 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah mengalami peningkatan.

Berdasarkan survei yang berlangsung 25 Januari-4 Februari 2023 itu, angka kepuasan publik pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo(Jokowi), dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencapai 69,3 persen.

Angka itu meningkat 7,2 persen dibandingkan survei yang sama Oktober 2022. Kala itu kepuasan publik pada pemerintah berada di angka 62,1 persen.

Terkait hal tersebut Pengamat Politik Jerry Massie menilai hasil survei tersebut berlebihan.

Baca juga: Hasil Survei Litbang Kompas: Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah hingga Penegakan Hukum

Sebab kata Jerry masih banyak permasalahan yang terjadi di berbagai bidang saat ini.

"Siapapun itu boleh survei mau tinggi atau rendah kita enggak menuduh mereka apapun. Tapi harusnya angka 50 persen saja sudah bagus untuk kepuasan publik," ujar Jerry kepada Tribunnews.com, Selasa(21/2/2023).

Jerry pun membeberkan beberapa indikator permasalahan di dalam negeri saat ini.

Misalnya soal harga sembako dan beras yang terus merangkak naik beberapa waktu belakangan ini.

Belum lagi soal kestabilan pangan dan tingkat inflasi Januari 2023 yang menyentuh angka 5,28 persen yang seharusnya di bawah angka 5 persen.

Selain itu lanjut Jerry angka utang yang terus bertambah menjadi US$ 186,5 miliar pada akhir tahun 2022 atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 6,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 11,3% (yoy).

Ditambah lagi ada persoalan kelangkaan minyak goreng sehingga masyarakat beralih ke minyak goreng curah.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini juga menyinggung kepuasan publik di bidang politik, dan keamanan yang mencapai 79,2 persen. Hanya 20,8 persen responden yang menyatakan tidak puas.

Menurut Jerry hal itu sangat kontradiksi dengan situasi dan kondisi saat ini, karena ada masalah terkait politik identitas, soal rangkap jabatan menteri belum lagi soal mobil Esemka yang mendadak muncul menjelang pemilu 2024.