Rektor UMJ Kritisi Kebijakan Pemerintah, Lebih Mengutamakan Perguruan Tinggi Negeri Dibanding Swasta
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta mengkritisi kebijakan Pemerintah di bidang pendidikan yang lebih mengutamakan perguruan tinggi negeri.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr Ma’mun Murod, M.Si., mengkritisi kebijakan Pemerintah di bidang pendidikan yang lebih mengutamakan perguruan tinggi negeri.
Padahal, menurut Ma'mun, perguruan tinggi swasta di Indonesia lebih banyak dibanding perguruan tinggi negeri.
"Secara umum kritik kami di UMJ terhadap kebijakan pendidikan kita, kebijakannya masih bias negeri. Padahal kalau data yang ada, PTN itu hanya 20 persen dari lembaga pendidikan swasta," ujar Ma'mun.
Hal tersebut diungkapkan Ma'mun dalam Media Gathering di Kampus UMJ, Tangerang Selatan.
Baca juga: Kemendikbudristek Minta Perguruan Tinggi Keluar dari Zona Nyaman Menghadapi Disrupsi
Dia mengungkapkan dari sekitar 4.400 perguruan tinggi di Indonesia hanya 20 persen milik pemerintah atau perguruan tinggi negeri.
Sehingga, dia menilai pendidikan tinggi di Indonesia ketergantungan terhadap perguruan tinggi swasta.
"Artinya kalau pihak swasta berhenti, itu pasti negara kelabakan," ucap Ma'mun.
Ma'mun juga mengkritik kebijakan Pemerintah yang berupaya mengubah kampus swasta menjadi negeri.
Pemerintah, menurut Ma'mun, harusnya mampu membantu pendanaan kampus swasta.
"Cukup PTS yang ada jangan dipancing berubah negeri juga. Harusnya tetap saja, negara tinggal topang pendanaannya," kata Ma'mun.
"Itu jauh lebih murah daripada bikin PTN baru. Harus bikin infrastruktur, mengangkat dosen dll itu semua beban negara. PTS yang ada anggaran dicukupkan, ini yang musti dilakukan," tambahnya.
Baca juga: Gelar Program Beasiswa RPL Sampai S2, Pemkab Bojonegoro Gandeng Tiga Perguruan Tinggi Negeri
Sementara itu, Wakil Rektor 1 UMJ Dr. Muhammad Hadi, S.KM., M.Kes. menilai peningkatan kualitas SDM harus didukung kebijakan pendidikan yang kuat.
Perguruan tinggi swasta, menurut Hadi, harus didukung oleh kebijakan Pemerintah.
"Paling dasar harus didukung kebijakan yang kuat. Proses pendidikan bagus SDM bagus, dan bisa mengingatkan pelayanan kita," ucap Hadi.
Senada dengan Hadi, Wakil Rektor 4 UMJ, Dr. Septa Candra, SH., MH. menilai kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka terlalu menuntut mahasiswa di luar kampus.
Hal tersebut, menurut Septa, dapat menurunkan pengetahuan teoritik mahasiswa.
"Dengan MBKM kalau dituntut bisa langsung magang dengan iming-iming konversi sks itu menjadi pengetahuan teoritik di ruang kelas jadi tidak ada," kata Septa.
