Menteri Teten menjelaskan, pada 2020, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) memberikan solusi pembiayaan, agar Kopontren Al-ittifaq dapat meningkatkan skala usaha dan memperluas rantai pasok pangan melalui skema Pre-Financing.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan pembiayaan dana bergulir kepada  Kopontren Al-Ittifaq bertujuan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam rantai pasok pangan produk pertanian.

"Melalui koperasi, para pelaku usaha di sektor pertanian dan pangan dapat memperoleh akses pembiayaan dengan tarif yang terjangkau, dan jangka waktu yang fleksibel," kata Supomo di Kopontren Al-Ittifaq, Jawa Barat.

Selain itu, Supomo menambahkan, pembiayaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM juga digunakan sebagai modal kerja Kopontren Al-Ittifaq untuk pengembangan ekosistem usaha agribisnis, dan juga investasi pembangunan greenhouse yang mendukung program ketahanan pangan pemerintah.

"Dengan skema ini, diharapkan para pelaku usaha di sektor pertanian dan pangan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk, serta meningkatkan akses pasar dan pendapatan. Selain itu, skema ini juga akan meningkatkan peran koperasi sebagai offtaker dan agregator yang mendukung perekonomian para petani yang terlibat dalam rantai pasok pangan tersebut," tambah Supomo.

Pembangunan koperasi pertanian berbasis rantai nilai agribisnis mengintegrasikan keterjaminan ketahanan dan kemandirian pangan melalui keterjaminan rantai pasok (supply chain) dengan rantai nilai (value chain), sehingga distribusi produk pertanian dari produsen (petani) sampai konsumen mampu memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi setiap pelaku bisnis pertanian baik off-farm maupun pebisnis on-farm dan konsumen.

"Kopontren Al-Ittifaq saat ini telah menjalankan ekosistem rantai pasok pangan berbasis koperasi yang memiliki nilai tambah mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran. Kopontren Al-Ittifaq didukung dengan rantai pasok pangan produk pertanian dari 37 pondok pesantren di Jawa Barat, 26 pondok pesantren di Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur yang menghasilkan 126 varietas komoditas unggulan yang didistribusikan kepada modern market, industri horeca (hotel, restoran, dan catering) secara online maupun offline," kata Supomo.

Supomo meyakini, ke depan dengan penguatan kelembagaan koperasi pertanian melalui pengelolaan rantainilai agribisnis yang didukung oleh pengembangan berbagai teknologi berbasis digital, koperasi agribisnis bisa berperan lebih dalam mendukung ketahanan pangan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, dalam upaya memperbaiki rantai pasok pangan di Indonesia, koperasi juga dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, organisasi  masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.

Hal ini akan memperkuat peran koperasi dalam mengembangkan usaha pangan dan menciptakan sistem pasok yang efisien, transparan dan berkelanjutan.

"Melalui kolaborasi yang baik antara koperasi dan petani, maka akan tercipta kemandirian petani dalam mengelola usaha mereka dan meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini tentu saja akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.