TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadikan kasus mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo, sebagai momentum untuk membersihkan Kemenkeu.

"Momentum ini justru menjadi kesempatan emas bagi Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan untuk berbenah, membersihkan Kementerian Keuangan dari berbagai oknum penyelenggara negara yang tidak berintegritas," kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah di Jakarta, Rabu (8/3/2023).

Rafael merupakan seorang pejabat eselon III DJP memiliki kekayaan fantastis, yakni lebih dari Rp 56 miliar.

Beberapa aset kekayaan Rafael juga disebut tidak sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga mengonfirmasi adanya kejanggalan dalam kekayaan Rafael.

Said mengapresiasi langkah Sri Mulyani yang melakukan langkah-langkah pro justicia, melibatkan KPK yang didukung PPATK untuk melakukan bersih-bersih di Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak.

"Termasuk dugaan atas 69 pegawai pajak yang berharta tidak wajar, jelaslah tanpa upaya Sri Mulyani tidak mungkin hal ini terkuak dan ditindaklanjuti," ujarnya.

Dia memandang langkah tersebut perlu dilakukan Sri Mulyani untuk memperbaiki kredibilitas Ditjen Pajak di mata pembayar pajak.

Dia juga mendorong Kemenkeu untuk mengaktifkan whistle blowing system guna insan pajak memikir ulang untuk tergoda berbuat fraud atau curang.

"Bila sistem ini telah berjalan, namun kurang berjalan dengan baik, maka Menteri Keuangan dapat menjadi pelopor perbaikan whistle blowing system tidak bekerja dengan baik," ungkap Said.

Said juga menekankan pentingnya partisipasi yang luas kepada masyarakat untuk terlibat melakukan pengawasan terhadap pegawai pajak untuk memulihkan kepercayaan stakeholder strategis terhadap Ditjen Pajak.

Termasuk tokoh-tokoh profesional dalam upaya memperbaiki governance Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak.

"Kita perlu apresiasi langkah Menteri Keuangan yang mengundang segenap tokoh-tokoh beberapa saat lalu untuk mendapatkan insight yang beragam dalam upaya membenahi Ditjen Pajak," jelas Said.

Dia juga meminta Sri Mulyani juga untuk perlu memperbaiki sistem pencegahan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pidana lainnya.

"Libatkan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk menjalankan sistem pencegahan korupsi di Kemenkeu," ungkapnya.

Terlebih, kata Said, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan ketentuan tentang aksi strategi nasional pencegahan korupsi di setiap kementerian dan lembaga.

"Menteri Keuangan bisa minta hasil pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dijalankan di Ditjen Pajak, dan melakukan perbaikan yang diperlukan," ucapnya.

Lebih lanjut, dia meminta agar tak memberi ruang untuk tumbuhnya gerakan menolak membayar pajak.

Baca juga: Temuan Itjen Pajak: Harta Rafael Alun Banyak yang Disembunyikan dan Diatasnamakan Orang Terdekat

"Jangan sampai publik terhasut oleh Pak Ogah, yang karena demi mendapatkan uang cepak atau motivasi ekonomi untuk menguatkan isu mengajak publik menolak bayar pajak, sebab jika isu ini menguat, kita semua yang dirugikan bukan hanya Ditjen Pajak," tutur Said.

Said meminta publik agar memberikan kepercayaan kepada Sri Mulyani untuk memulihkan Kemenkeu.

"Saya berkeyakinan langkah-langkah ini akan dilakukan dan sebagian telah dilakukan oleh Sri Mulyani, kita kasih waktu dan kepercayaan kepadanya. Kita dukung, dan jangan biarkan bekerja sendiri," imbuhnya.