TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid meminta agar tak terlalu buru-buru menentukan calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Hal itu terkait klaim Demokrat yang menyebut pasangan Anies dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih menjanjikan ketimbang Anies didampingi Khofifah Indar Parawansa.

"Prinsipnya ya kita bisa duduk dengan santai, enggak perlu buru-buru. Cari momentum dan timing yang pas lah," kata Kholid kepada wartawan, Sabtu (11/3/2023).

Kholid mengatakan PKS meyakini Anies akan memiliki perhitungan rasional untuk menentukan cawapresnya.

"Terkait apakah itu AHY atau Khofifah ya nanti kita lihat bersama. Tentu Pak Anies akan punya kalkulasi yang rasional dan smart," ujarnya.

Terlebih, dia menuturkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut telah membuat kriteria cawapresnya yang menjadi menjadi rujukan.

PKS, kata Kholid, berharap cawapres Anies harus memiliki kontribusi paling besar dalam pemenangan.

"Sehingga paduan capres-cawapres adalah yang paling potensial menangkan Pilpres 2024. Kita ingin menang bersama bukan hanya berjuang bersama," ucap dia.

Lebih lanjut, Kholid menambahkan dirinya berharap Demokrat, PKS, dan NasDem tetap kompak serta mengedepankan kebersamaan dalam pemenangan.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menilai pasangan Anies-AHY lebih menjanjikan ketimbang Khofifah.

Dia mengatakan Pilpres 2024 nanti cakupannya nasional, bukan basis wilayah atau geografi sebagaimana anggapan bahwa bisa memenangkan Jawa berarti memenangkan Pilpres.

"Jadi bukan pilpres yang dipisah-pisah antara pemilu Jawa Timur dengan pemilu yang ada di seluruh Indonesia, jadi itu kesalahan berpikir," kata Andi Arief kepada wartawan, Jumat (10/3/2023).

Andi kemudian bicara bahwa pemimpin di daerah belum tentu didukung penuh oleh masyarakat yang dipimpinnya, sebab m gubernur tak langsung mendapatkan dukungan wilayahnya.

Dia mengambil contoh Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil, yang menurut ya hanya didukung kurang dari 50 persen rakyat Jawa Tengah dan Jawa Barat.