TRIBUNNEWS.COM - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati membeberkan riwayat warga sehingga bisa tingga di dekat Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Nicke mengatakan Pertamina telah membeli lahan di kawasan Plumpang dari PT MASTRACO pada tahun 1971.

Ia menyebut lahan itu seluas 1.534.510 meter persegi atau 153 hektar denga harga saat itu Rp 514 juta.

Nicke menjelaskan pembelian lahan dalam rangka untuk keperluan pembangunan instalasi minyak di Jakarta.

"Kemudian tahun 1976 dikeluarkanlah ada surat penetapan pemberian hak dari Kementerian Dalam Negeri dimana lahan tersebut diperuntukan untuk pembangunan instalasi minyak di keseluruhan lahan ini," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI yang ditayangkan di Youtube Komisi VI DPR RI.

Selanjutnya, Nicke mengatakan lahan seluas 72 hektar dibangun untuk area operasional Pertamina.

Sementara ada 52 hektar dari total lahan yang dibeli dilabeli lahan bebas.

Baca juga: Jaga Distribusi BBM, Pertamina Sebut Relokasi Depo Plumpang Tak Bisa Dilakukan Secara Cepat

Setelah memperoleh izin, lahan bebas tersebut belum dipenuhi pemukiman warga.

Hanya saja, usai beberapa tahun banyak rumah warga dibangun di sekitar Depo Pertamina Plumpang.

"Masyarakat mulai mendekat itu di akhir 1980-an dan di hari ini bisa dilihat begitu padatnya hingga rumah-rumah masyarakat menempel di dinding pembatas terminal Plumpang," katanya.

Nicke juga mengungkapkan pihaknya pernah melakukan inventarisasi dan mencatat ada sebanyak 34.707 orang dengan 9.234 kepala keluarga (KK) tinggal di dekat Depo Pertamina Plumpang.

Pasca insiden kebakaran yang terjadi pada Jumat (3/3/2023), Nicke mengungkapkan perlunya membangun wilayah penyangga atau buffer zone untuk mengantisipasi ledakan kembali terjadi.

"Buffer zone ini, entah milik siapapun, tetap harus direalisasi," ujarnya.

Sehingga, dengan adanya solusi tersebut, Nicke mengatakan tidak mungkinnya penutupan Depo Pertamina lantaran memasok 15 persen kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional.