TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Cerita piala warga negara Indonesia (WNI) Fatimah Zahratunnisa yang menang lomba di Jepang dipungut bea masuk sebesar 4 juta viral dimedia sosial Twitter.

Selain Bea Cukai, Kementerian Keuangan (kemenkeu) pun turut disorot, imbas curhatan yang disampaikan di akun twitter @zahratunnisaf.

Melalui Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, Kemenkeu meminta maaf atas pengalaman yang didapat oleh Fatimah Zahratunnisa.

Pihaknya menyesalkan kejadian tersebut dan berkomitmen akan memperbaiki pelayanan Bea Cukai.

"Mbak @zahratunnisaf, mewakili Kemenkeu, kami memohon maaf secara tulus atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami sungguh berempati dan menyesalkan kejadian ini. Doa kami mbak Zahra semakin sukses. Kami berkomitmen utk terus melakukan perbaikan pelayanan ," tulis @prastow yang dikutip Selasa (21/3/2023).

Fatimah pun membalas cuitan tersebut.

"Terima kasih pak. 
Tweet saya murni dari sisa sakit hati orang yang merasa tidak diapresiasi pencapaiannya. 
Saran saya untuk membenahi aturan pajak hadiah hasil prestasi dengan bukti surat lengkap dan jelas untuk dibebaskan pajak sebagai sedikit bentuk apresiasi ," balas Fatimah.

Menang Lomba Nyanyi di Jepang

Diawali dengan Fatimah Zahratunnisa yang mengeluarkan uneg-unegnya terkait pelayanan Bea Cukai.

Ia menceritakan, pada tahun 2015 silam dirinya menyabet juara acara nyanyi di TV Jepang.

Namun karena piala berukuran besar dan tidak memungkinkan dibawa ke dalam pesawat, akhirnya piala tersebut dikirim ke Indonesia melalui paket khusus.

Sesampainya piala di Indonesia, ia kemudian ditagih pungutan bea masuk sebesar 4 juta.

"2015 menang acara nyanyi di TV Jepang, pialanya dikirim ke Indo karena gede banget buat dibawa di pesawat. Ditagih pajak 4 juta. Padahal hadiah lombanya gak ada hadiah uang cuma piala itu doang," tulis Fatimah.

Ia juga menceritakan, saat hendak mengambil paket berisi piala itu, dirinya dimintai bukti bahwa piala itu benar merupakan hadiah lomba.

Sampailah Fatimah Zahratunnisa akhirnya menunjukan video bernyanyinya di acara TV Jepang itu agar pegawai Bea Cukai percaya.

Tak hanya itu, Fatimah Zahratunnisa juga diminta menyanyi oleh pihak Bea Cukai agar makin menguatkan bukti bahwa ia benar menang dan mendapat piala.

"Gak terima dong. Akhirnya ngajujn apa ya istilahnya, ribet deh butuh banyak surat lalala yang membuktikan kalo itu tuh hadiah. Sampe nunjukin video acara TV nya juga baru orang bea cukai percaya Mana waktu di kantornya DISURUH NYANYI buat buktiin bisa nyanyi apa nggak anjir," tulisnya lagi.

Meski berujung Fatimah Zahratunnisa mendapatkan pialanya secara gratis.

Ia mengaku masih jengkel jika teringat petugas yang tetap berusaha memungut pajak dari piala.

"Tapi ya meskipun mereka akhirnya percaya aku menang lomba, masih ditanya lagi “kamu ada uang berapa sekarang? Bisa bayar berapa?”. WAH KACAU EMOSI BGT hadiah sendiri masa disuruh bayar?! Aku jawab “5000 buat ongkos naik angkot pulang!”," kata Fatimah.

Bea Cukai Buka Suara

Menanggapi hal tersebut, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, pegawai DJBC melalui akun resmi Twitter @BeaCukaiRI telah menghubungi Fatimah. 

Baca juga: Polda Metro Jaya dan Bea Cukai Ungkap Kasus Penyelundupan Sabu oleh WN Nigeria dengan Modus Swallow

Pegawai Bea Cukai mencoba menanyakan informasi lengkap terkait kejadian yang disampaikan di Twitter.

"Namun Sdri FZ belum bersedia memberikan infomasi secara detil sehingga kami tidak mendapatkan informasi secara utuh," kata dia, kepada Kompas.com.

Nirwala menjelaskan, secara umum seluruh barang yang masuk ke wilayah Indonesia terutang bea masuk, termasuk barang hadiah.

 Ketentuan ini dikecualikan untuk barang dalam kategori dapat dibebaskan berdasarkan ketentuan kepabenanan.

Berdasarkan pemetaan DJBC, piala yang dikirim dari Jepang oleh Fatimah tidak datang bersamaan dengan kedatangan penumpang.

 Piala dikirim sebagai barang kiriman, sehingga piala tersebut dapat dikategorikan ke dalam fasilitas barang pindahan atau personal effect.

"Untuk memastikan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian guna pembuktian dan pemenuhan persyaratan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor," tutur Nirwala.