TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon, angkat bicara mengenai keputusan sepak bola dunia atau FIFA yang membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia.

Fadli Zon mempertanyakan alasan FIFA membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 dikarenakan "situasi terkini" di dalam negeri Indonesia.

Situasi terkini yang dimaksud FIFA menurut Fadli tidak jelas dan terkesan menutupi apa yang dimaksudnya. 

"Namun salah satu situasi terkini bisa saja soal ramainya penolakan berbagai kalangan atas rencana kedatangan Timnas Israel U20 ke Indonesia," kata Fadli dalam keterangannya Kamis (30/3/2023).

Fadli menyebut, sebagai organisasi sepak bola sejagat, FIFA seharusnya bisa mengakomodasi kepentingan semua negara.

Termasuk memahami bahwa bagi sejumlah negara, terutama sebagian negara muslim, Israel bukan hanya sekadar isu olahraga, melainkan merupakan isu politik dan kemanusiaan yang serius. 

Sehingga, lanjut Fadli, tak seharusnya FIFA menempatkan atau memaksakan aturannya pada posisi lebih tinggi daripada aturan hukum, bahkan konstitusi sebuah negara. 

"Membela kepentingan Israel, sembari mengabaikan aspirasi negara-negara lain yang punya garis politik tegas terhadap Israel, membuat FIFA punya standar ganda dalam politik sepak bola," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra ini.

Karena itu, Fadli menilai selama ini FIFA memang telah menerapkan standar ganda dalam politik sepak bola. 

Menurut Fadli setidaknya ada dua alasan FIFA menerapkan standar ganda terhadap Israel.

Pertama, kata Fadli, FIFA tak konsisten dengan larangan politisasi sepak bola. 

Fadli mencontohkan Tim Nasional Rusia yang dilarang tampil di ajang internasional buntut invasi negara tersebut ke Ukraina.

"Ketika FIFA dan UEFA menjatuhkan sanksi pelarangan terhadap tim nasional serta klub Rusia untuk berpartisipasi dalam semua kompetisi di bawah FIFA dan UEFA, serta melarang klub dan timnas Belarusia untuk melakukan pertandingan di kandang sendiri sebagai sanksi atas dukungan mereka terhadap Rusia dalam perang Ukraina, apakah itu bukan pelarangan yang bersifat politik?" ucap Fadli.

"Ketika FIFA berteriak nyaring atas serangan Rusia terhadap Ukraina, namun menutup mata terhadap penjajahan serta politik apartheid yang dilakukan oleh lsrael terhadap bangsa Palestina, apakah pilihan sikap itu tidak bersifat politis? Jadi, sejak kapan sepakbola bisa dipisahkan dari politik? FIFA jelas berpolitik dan politik tebang pilih FIFA sangat nyata," lanjutnya.

Kedua, dikatakan Fadli, FIFA menuntut semua negara agar berlaku fair atau adil terhadap atlet Israel, padahal Israel sendiri tak pernah berlaku fair terhadap atlet dan dunia olahraga Palestina. 

"Meski tidak banyak diekspose oleh media ‘mainstream’ internasional, bukan rahasia lagi militer Israel sejak lama telah menjadikan bidang olahraga serta para atlet Palestina sebagai target serangan mereka," ujar Fadli.

Baca juga: Zainudin Amali: Piala Dunia U-20 di Indonesia Batal Bukan karena Tragedi Kanjuruhan

Fadli mencontohkan pada November 2006, misalnya, militer Israel pernah mencegah semua atlet sepak bola Palestina untuk berpartisipasi dalam pertandingan final babak penyisihan grup kualifikasi AFC (Asian Football Confederation). 

Kemudian stadion Palestina sering dibom selama perang brutal Israel di Gaza. Itu sebabnya, selama bertahun-tahun timnas Palestina hanya bisa menggelar pertandingan kandang di Yordania atau Qatar. Dan kamp latihan merekapun ada jauh di Ismailia, Mesir. 

Selain itu, lanjut Fadli, serangan mematikan tentara Israel bukan hanya mengarah pada fasilitas olahraga, tapi juga pada atlet-atlet Palestina. 

Pada Januari 2009, misalnya, tiga pesepakbola Palestina, Ayman Alkurd, Shadi Sbakhe, serta Wajeh Moshtaha, tewas oleh serangan Israel di Jalur Gaza. Dua bulan kemudian, Saji Darwish, pemain muda berusia 18 tahun, dibunuh oleh penembak jitu Israel di dekat Ramallah.  

"Jadi, sangat tak relevan kalau FIFA membela atlet Israel dengan dalih fair play. Seharusnya para atlet Israel itu ditagih pertanggungjawaban moralnya atas aksi brutal dan tidak fair yang dilakukan oleh pemerintah mereka terhadap atlet dan dunia olahraga Palestina," ujar Fadli.

"Dua alasan itu sudah cukup menunjukkan selama ini FIFA telah berlaku tidak fair dan menerapkan standar ganda dalam kebijakan sepak bola," pungkas Fadli.