Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Komite TPPU pada Rabu (29/3/2023), latar belakang diungkapnya transaksi janggal senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan dipertanyakan oleh sejumlah Anggota Komisi III DPR RI.

Menjawab hal tersebut, Menko Polhukam RI selaku Ketua Komite TPPU Mahfud MD menceritakan obrolannya dengan Presiden Joko Widodo.

Obrolan tersebutlah yang kemudian menjadi latar belakang diungkapnya transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.

Mahfud menceritakan sekira sebulan lalu, ia diajak Presiden untuk pulang ke Jakarta dalam satu pesawat usai menghadiri acara Harlah 1 Abad NU di Sidoarjo.

Dalam penerbangan tersebut, kata Mahfud, keduanya membahas turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya saat RDPU bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu (29/3/2023) malam.

Baca juga: Kontroversi Transaksi Rp 349 Triliun: Sri Mulyani-Mahfud MD Akan Dipertemukan, Sikap DPR Terbelah

"Sebulan lalu ketika ada acara 1 Abad NU di Sidoarjo, saya diajak pulang bersama Presiden di pesawat dari Surabaya. Karena apa? Membahas indeks persepsi korupsi. Presiden pada waktu itu, agak marah kenapa kok indeks persepsi korupsi kita itu turun dari 38 menjadi 34," kata Mahfud.

"Saya lapor ke presiden saya sudah mengundang Transparency International. Saya sudah mengundang Litbang Kompas. Saya lapor ke presiden saya sudah mengundang partnership-partnership untuk minta data kenapa ini turun," sambung dia.

Mahfud kemudian menjelaskan hal yang menyebakan indeks tersebut turun adalah korupsi di bea cukai dan perpajakan.

Selain itu, kata dia, penyebab lainnya adalah facilitation payment di berbagai pelayanan publik.

Sehingga, ia pun menyampaikan ke Presiden bahwa hal tersebutlah masalah yang paling besar yang membuat indeks persepsi korupsi Indonesia anjlok.

Selain itu, kata dia, menurut Trasparency International Indonesia korupsi paling besar juga terjadi di DPR.

Mahfud mengatakan hal tersebut karena transaksi berbagai urusan juga banyak terjadi di sana karena banyak anggota Dewan yang berfungsi ganda yakni punya profesi di luar sekaligus menjadi anggota DPR.

Sedangkan untuk menghidupkan profesi di luarnya, kata dia, anggota Dewan menggunakan kedudukannya sebagai anggota DPR.

"Oleh karena itu sejak itu saya, ini pajak dan bea cukai ini jadi masalah," kata Mahfud.

Ia pun kemudian menyoroti kasus penganiayaan yang dilakukan anak pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo hingga mencuatnya profil kekayaan Rafael yang dinilai janggal.

Mahfud kemudian memrintahkan PPATK untuk menelisik lebih jauh soal Rafael

"Itulah yang terjadi saudara. Jadi kalau latar belakangnya. Lalu sesudah itu ditemukan lagi begitu banyak dari situ, saya minta rekap, jadi saya yang minta rekap (transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu)," kata Mahfud.