Sebagai gubernur, Ganjar juga terus mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina.

Ia mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka.

"Karenanya, penting bagi kita untuk tetap menyuarakan dukungan kita kepada perjuangan Palestina merdeka," katanya.

Karena itu, Ganjar mendukung sikap PDIP yang menolak kehadiran tim nasional Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia.

Ganjar meminta panitia bersama pihak terkait untuk mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan piala dunia tetap berjalan tanpa kehadiran Timnas Israel di Indonesia.

"Saya berharap agar diupayakan langkah-langkah terobosan bersama, tanpa kehadiran Israel," katanya.

Ganjar menambahkan, dirinya sudah berkomunikasi dengan PSSI dan beberapa menteri terkait.

Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.

“Sehingga penyelenggaraan Piala Dunia U-20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka. Serta, tetap menjaga kedamaian sosial-politik di dalam negeri Indonesia,” katanya.

Penolakan pun datang dari Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.

"Secara pribadi saya menolak tapi secara pemerintahan saya tidak bisa mengeluarkan statement," kata Uu saat berada di Kota Bogor, Sabtu (25/3/2023) lalu.

Uu menjelaskan penolakan itu ia rasa sangat tepat dilakukan.

Selain dirinya yang muslim, kata Uu, dirinya beranggapan bahwa Israel adalah merupakan penjajah bangsa Palestina.

"Kan saya sudah banyak bertanya yang U20 itu dari Israel. Saya secara pribadi memang menolak bagi seorang muslim, karena memang Israel kan kita tahu dia (Israel) adalah penjajah terhadap Palestina. Jelas negara kita juga tidak mengakui terhadap penjajah," jelas Uu.

Meski begitu, Uu masih belum bisa berbicara penolakan tersebut sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat.

Namun, dirinya menegaskan akan senantiasa mengikuti instruksi pemerintah pusat terkait hal ini.

"Tapi saya selaku Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan Sami'na Wa Atho'na terhadap pemerintah pusat. Kalau kata pemerintah pusat A, kami akan melakukan," katanya.