Kala itu memang Arteria bertanya apa dasar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana melaporkan data tersebut ke Mahfud MD.

"Apa dasarnya melapor ke ketua (KNK-PP-TPPU), lho saya ketua jadi dia boleh lapor, boleh saya minta," tegas Mahfud.

"Lho kamu kan ke Pak Presiden, kenapa ke ketua. Memang kenapa, saya ketua diangkat presiden, ada SK-nya," sambung Mahfud MD.

Menurutnya, untuk apa ada ketua dan komite bila PPATK tidak boleh melaporkan data-data yang diperlukan dan dirinya tidak boleh tahu.

"Itu bisa dihukum 10 tahun, beranikah saudara Arteria bilang begitu ke Kepala BIN Pak Budi Gunawan," ucap Mahfud.

"Pak Budi Gunawan itu anak buah langsung Presiden, bukan anak buahnya Menko Polhukam, tapi setiap minggu lapor info intelijen kepada Menko Polhukam.

"Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan, menurut undang-undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara, berani gak. Kan persis seperti yang saudara baca kepada saya," tambahnya.

Kok Baru Ribut Sekarang

Mahfud MD juga menyentil Arteria Dahlan kenapa baru ribut sekarang, padahal tindakan tersebut sudah dilakukan pada kasus-kasus lain sebelumnya.

"Sudah dilakukan banyak ini, kok saudara baru ribut sekarang. Diumumkan sejak dulu saudara diam aja, ini kita yang mengumumkan kasus Indosurya," ucap Mahfud.

"Yang sampai sekarang bebas di pengadilan, kita tangkap lagi karena kasusnya banyak. Itu kan PPATK, kok ributnya baru soal ini.

Lukas Enembe, ketika tersangka rakyatnya ngamuk-ngamuk, saya panggil PPATK, umumkan. Kalau tidak begitu, gak bisa ditangkap dia," tambahnya.

Jangan Gertak-gertak

Menko Polhukam sekaligus Ketua KNK-PP-TPPU itu menegaskan agar Anggota DPR terkhusus kepada Arteria Dahlan untuk jangan menggertak-gertak dirinya soal kasus ini, apalagi mengancam dengan pidana.

"Oleh sebab itu saudara jangan gertak-gertak, saya bisa gertak juga saudara, bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum," tegas Mahfud.

"Dan ini sudah ada yang dihukum tujuh tahun setengah, namanya Fredrich Yunadi. Ya kayak kerja-kerja saudara itu, orang mengungkap dihantam, ungkap dihantam," tambahnya.

Kala itu Fredrich Yunadi melindungi Setya Novanto dan melaporkan sejumlah orang saat penyidikan.

"Kita bilang ke KPK, itu menghalang-halangi penyidikan dan penegakan hukum, tangkap. Jadi jangan ancam-ancam begitu, kita ini sama," tambahnya.

Kemudian Mahfud juga menyentil Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani yang membicarakan soal kewenangan beberapa waktu lalu.

"Menurut Perpres, Polhukam itu tidak berwenang mengumumkan. Lho saya tanya, apa dilarang mengumumkan, kalau tidak berwenang apa dilarang," tanya Mahfud.

"Kalau dalam hukum itu, sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Jadi setiap urusan itu kalau tidak ada larangan, boleh. Kecuali sampai timbul hukum yang melarang," tambahnya.

Kayak Tanya ke Copet

Mahfud MD juga menyentil Benny K Harman yang bertanya ke PPATK seperti polisi ke pencopet.

"Saya katakan juga ke pak Benny, pertanyaannya seperti polisi. Menko boleh mengumumkan apa tidak, boleh apa tidak, jawab iya apa tidak. Kan gak boleh tanya begitu," jelas Mahfud.

"Harus ada konteksnya dong. Terus dia bilang, boleh. Kalau boleh sebutkan pasalnya. Lho wong boleh kok harus ada pasalnya, kalau boleh itu gak perlu pasal,” tambahnya.

Mahfud MD juga sempat mencontohkan soal pergi ke kamar mandi.

“Misalnya saya ke pak Benny, boleh gak saya ke kamar mandi sekarang, boleh mana pasal. Gak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya,” kata Mahfud.

“Di mana dalilnya, tidak ada satu kesalahan, tidak sesuatu yang dilarang sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang, kok ditanya kayak copet aja," tambahnya.

Sumber: Tribun Pekanbaru