Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mendukung penuh langkah Menko Polhukam Mahfud MD memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Andi Gani yang juga Presiden ASEAN Trade Union Council (ATUC) ini mengaku akan menggunakan jaringannya di seluruh ASEAN untuk memberantas human trafficking yang sudah sangat mengkhawatirkan. 

"Siapapun dia, apapun jabatannya kalau terlibat TPPO harus siap berhadapan dengan hukum," kata Andi Gani, Kamis (6/4/2023). 

Baca juga: Andi Gani Terpilih Jadi Presiden ATUC Periode 2023-2026

Ia mengaku sudah menghubungi langsung Menko Polhukam Mahfud MD untuk memberikan dukungannya memberantas TPPO. 

"Saya sangat yakin Pak Mahfud tidak akan surut mengusut masalah TPPO ini. Bukti-bukti keterlibatan beberapa oknum pasti bisa diungkapnya," katanya. 

Selain itu, Andi Gani telah menginstruksikan Serikat Pekerja Informal dan Pekerja Profesional Indonesia (IMMPI) yang akan mengurus masalah buruh migran untuk terus mengungkap praktik TPPO di Tanah Air. 

"Sudah banyak korban jiwa berjatuhan dan ini harus kita hentikan," ucapnya. 

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Pekerja IMMPI William Yani Wea mengatakan, praktik human trafficking makin memprihatinkan. Apalagi, beking dari oknum pejabat ini makin kuat. 

Salah satu kasusnya terjadi di Batam, Kepulauan Riau. Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) Chrisanctus Paschalis Saturnus atau Romo Paschal sampai dipolisikan karena membongkar kasus human traficking oleh oknum pejabat. 

Bukan hanya itu, kata William, banyak kasus TPPO yang belum terungkap secara jernih.

Baca juga: Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Segera Upayakan Pemulangan Dede Aisyah Korban TPPO

"Data IMMPI, di Nusa Tenggara Timur (NTT) saja ada 100 peti jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang biasanya dipulangkan dalam setahun. Keluarga PMI banyak yang kesulitan menghubungi jika ada anggota keluarganya yang bekerja di luar negeri," ungkapnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku telah mengantongi daftar sejumlah jaringan perdagangan orang yang menggurita di Batam, Kepulauan Riau. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini memberikan warning agar oknum instansi Pemerintah atau masyarakat sipil yang terlibat TPPO untuk segera menghentikan praktik haram tersebut.

"Ini ternyata melibatkan jaringan-jaringan, baik di kantor Pemerintah maupun swasta. Saya sudah punya daftar jaringannya. Sesudah di Jakarta, kami akan olah data yang diterima di Batam," kata Mahfud usai melakukan pertemuan dengan Romo Paschal di Shelter Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran-Perantau di Batam, Rabu (5/4/2023).