Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P Aria Bima merespons soal laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut bahwa kader PDI-P dan Partai Golkar paling banyak jumlahnya sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) yang tidak patuh melaporkan harta kekayaan.

Aria melihat, rilis dari ICW itu sebagai bagian upaya untuk mencari kehebohan belaka.

"Saya tidak melihat itu sebagai persoalan yang serius, tapi memang kalau pengen ngetop dan pengin dapat berita hebat, jelek jeleki DPR," kata Aria kepada wartawan, Jumat (14/4/2023).

Aria menyebut tidak heran soal laporan ICW itu yang seolah memperburuk citra DPR. Menurutnya, tahun politik sudah dimulai dan semua orang ingin tampil.

"Syarat orang pengen ngetop dalam situasi saat ini tahun politik, paling mudah, ya tempur sama DPR. Itu dapat game politik," kata dia

Namun, Aria menegaskan bahwa partainya selalu mengingatkan agar kader-kader di DPR tak lupa menyampaikan harta kekayaan yang dimiliki.

"Bukan tidak melaporkan, tetapi mungkin laporan itu juga bukan yang mudah. Kalau saya enggak punya PT, enggak punya perusahaan cepat, karena bolak-balik mas. Isinya kan lama, dan itu harus diisi tiap tahun," kata Aria.

Baca juga: MKD Pastikan Tindaklanjuti Laporan ICW soal 55 Anggota DPR Tak Patuh LHKPN

Tak hanya itu, Aria juga mengatakan bahwa saat ini terdapat berbagai perubahan cara untuk melaporkan harta kekayaan.

Dari situ, bisa saja para anggota DPR butuh proses untuk melengkapi harta kekayaannya sebelum dilaporkan.

Dia meyakini bahwa anggota Fraksi PDI-P bakal melengkapi laporan harta kekayaannya di akhir tahun nanti.

"Semoga bukan saya nih ya (yang tidak melapor). Aku juga lupa-lupa ingat kalau LHKPN. Tapi sekali lagi, saya yakin bahwa teman-teman tidak sengaja, bukan tidak melaporkan," tandasnya.

Sebelumnya, ICW merilis hasil kajian kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara pada pimpinan AKD DPR RI periode 2019-2024.

ICW menemukan, kader PDI-P dan Partai Golkar menjuarai klasemen pimpinan AKD DPR RI yang tidak patuh melaporkan harta kekayaan, masing-masing 11 kader.

"Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR yang paling banyak tidak patuh melaporkan LHKPN berasal dari PDI-P dan Golkar," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam keterangan pers pada Minggu (9/4/2023).