Respons Dirjen HAM soal Langkah Hukum Gubernur Lampung Sikapi Konten TikToker Bima
Dhahana Putra, menyayangkan langkah Gubernur Lampung, Arina Djunaidi, yang memilih jalur hukum dalam merespon sikap Bima Yudho Saputro di media sosial
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
![Respons Dirjen HAM soal Langkah Hukum Gubernur Lampung Sikapi Konten TikToker Bima](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/gubernur-lampung-arinal-djunaidi-saat-diwawancarai-awak-media-d.jpg)
Selain itu, Bima juga mengkritik jalanan di Lampung banyak yang rusak sehingga menganggu mobilitas ekonomi warganya.
Pria dengan perawakan rambut ikal ini pun turut mengkritik pendidikan di Lampung sangat lemah.
"Jalan di Lampung adalah jalan untuk mobilisasi ekonomi, lalu ada satu kilometer jalan rusak, satu kilometer bagus".
"Terus jalan ditambal pemerintah, seperti permainan ular tangga. Sistem pendidikan di Lampung yang lemah," katanya.
Bahkan secara spesifik, Bima mengungkapkan adanya praktik penyebaran kunci jawaban Ujian Nasional (UN).
Ia menduga dibocorkannya kunci jawaban itu juga dilakukan oleh pihak pemerintah.
"Proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung juga banyak kecurangan. Bahkan yang berkontribusi itu orang yang bekerja di sektor pendidikan,".
"Seperti dosen nitip anaknya, rektor nitip keponakannya. Ini apa sih, kunci jawaban mau Ujian Nasional (UN) tersebar, itu yang nyebarin kalau bukan dari pemerintah," ujar pria yang kini tengah melanjutkan studi perguruan tinggi di Australia tersebut.
Bima juga mengkritik birokrasi pemerintah Lampung yang rumit serta penegakan hukum yang lemah.
Bahkan ia menyebut praktik suap sudah menjadi hal yang lumrah di pemerintahan Lampung.
"Tata kelola yang lemah, korupsi dimana-mana, birokrasi nggak efesien, hukumnya tidak ditegakkan dan lemah banget".
"Suap dan makanan sehari-hari, suap duit," tukasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.