TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, tidak diundangnya Partai NasDem ke Istana Negara oleh Presiden Jokowi pada Selasa (2/5/2023) malam, menjadi pertanda kalau NasDem tak lagi dianggap sebagai partai koalisi pemerintah.

Dimana pertemuan itu turut dihadiri para ketua umum partai politik yang berada dalam koalisi pemerintah saat ini, hanya NasDem yang mengaku tidak diundang.

"Ini kode keras bagi NasDem bahwa Nasdem sudah sangat kelihatan sekali tidak dianggap dalam koalisinya Jokowi," kata Adi saat dimintai tanggapannya, Rabu (3/5/2023).

Sinyal tersebut semakin jelas kata Adi, karena pertemuan para ketua umum parpol dengan Jokowi itu sudah terlaksana dua kali.

Dimana, yang pertama terjadi pada Silaturahmi Ramadan lalu di Kantor DPP PAN.

NasDem juga tidak diundang dalam pertemuan tersebut.

"Artinya soal rencana koalisi besar yang ingin digagas oleh Partai pendukung Jokowi adalah koalisi besar tanpa NasDem jelas," ucap dia.

Hal senada juga disampaikan oleh Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin yang menyebut, NasDem saat ini sudah ditinggal oleh partai koalisi pemerintah.

Hal itu sudah mulai terlihat kata dia, sejak NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres).

"Saya melihat memang NasDem sudah bukan dianggap sebagai partai koalisi pemerintah sudah seperti itu ketika kalau ga salah 3 Oktober, saat mencapreskan Anies itu sudah dianggap bukan bagian pemerintah oleh Jokowi," ucap Ujang dikonfirmasi terpisah.

Oleh karenanya, dia merasa tidak heran jika Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak diundang dalam pertemuan tadi malam.

Baca juga: Sejumlah Ketua Umum Parpol Koalisi Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi, tak Ada Surya Paloh

"Tidak aneh tidak heran kalau Surya Paloh tidak diundang," tutur Ujang.

"Jadi dengan tidak diundang NasDem tadi malam itu sudah menjelaskan secara gamblang bahwa NasDem bukan bagian dari pada partai koalisi pemerintah atau pendukung Jokowi gitu," tukasnya.