Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla atau JK, bicara soal dinamika politik jelang Pilpres 2024.

Salah satu yang dibicarakan adalah bagaimana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dianggap publik terlalu jauh ikut campur soal koalisi partai politik di Pilpres 2024.

Awalnya, JK meminta agar Presiden Jokowi tidak terlalu jauh ikut campur soal koalisi.

"Selalu saya katakan jangan terlalu jauh, sampai pengumuman koalisi ada suka atau tidak suka. Presiden musti berada di tengah karena tidak akan ikut lagi," kata JK dalam wawancara khusus bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di kediaman JK kawasan Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (12/5/2023).

Memang, JK mengatakan berbeda soal ketika petahana ikut lagi dalam kontestasi.

"Walaupun running lagi ya diharapkan jangan memanfaatkan aparat karena itu yang membelah, kalau aparat pemerintahan itu mengikuti arahan presiden yang ada," kata dia.

Baca juga: Sekjen PKS Dukung JK Minta Jokowi Tak Terlibat Urusan Pilpres

JK pun menceritakan pengalamannya sebelum Pemilu 2014 ketika dua kali ikut Pemilu yakni 2004 ketika rezim Megawati Soekarnoputri dan 2009 rezim Susilo Bambang Yudhoyono.

"Zamannya Bu Mega ya walaupun Bu Mega ikut dia sama sekali tidak mau mempergunakan aparat karena dia tahu dasarnya, juga SBY pada akhir masa jabatannya," kata dia.

Saat ditanya apakah Presiden Jokowi sekarang sudah terlalu jauh ikut campur, JK menjawab santai.

"Ya di Indonesia tidak lagi rahasia. Ini bagi saya hanya mengingatkan agar mencapai pemilu yang jurdil, walaupun sistem pemilu kita yang terumit ya," kata dia.

"Tapi damai sebenarnya selama lima kali, enggak ada konflik antara masyarakat. Yang ada korbannya penyelenggaranya karena rumitnya ini, ada Pilpres, parlemen di samping partainya ada nama-namanya juga dicoblos, pelaksanaannya, perhitungannya susah," pungkasnya.