Mahfud mengatakan kondisi ini diketahui ketika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memeriksa keberadaan ratusan tower BTS itu melalui satelit.

Kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekira Rp 1 triliun, bertambah setelah BPKP turun tangan.

"Diperiksa itu ternyata mulai dari perencanaan, dari mulai penunjukan konsultan, penunjukan barang, mark-up dan sebagainya, nah itu yang kemudian dijadikan alasan," kata Mahfud.

Mahfud memastikan kasus korupsi yang menjerat Johnny G Plate itu tak memiliki kaitan dengan upaya politisasi hukum.

"Mari kita berpikir positif saja ini tidak mengarah ke partai, tapi tindak pidana dugaan tindak pidana korupsi yang nanti bisa dinilai secara terbuka di pengadilan," kata dia.

Mahfud juga memastikan tidak ada politisasi hukum terkait penetapan tersangka Johnny. Ia telah memastikan hal tersebut ke Kejaksaan Agung.

Ia mengaku telah mengatakan ke Kejaksaan Agung untuk segera meningkatkan status Johnny sebagai tersangka apabila dua alat bukti sudah terpenuhi.

Karena, lanjut Mahfud, apabila status hukum Johnny tidak ditingkatkan setelah alat bukti terpenuhi dengan alasan kondusifitas politik maka hal tersebut adalah salah.

"Saya pastikan tidak ada politisasi hukum, karena saya mengikuti kasus ini dari awal," kata Mahfud.(tribun network/fik/git/dod)