Kepemilikan Ganjar Didominasi Megawati Jadi Alasan Jokowi Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024
kepemilikan Ganjar Pranowo yang didominasi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri jadi alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dukung Prabowo Subianto
Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menyebut, kepemilikan Ganjar Pranowo yang didominasi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri jadi alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dukung Prabowo Subianto, di Pilpres 2024.
Pangi mengatakan, di tengah gencarnya jargon "Perubahan" VS "Keberlanjutan", koalisi justru terbentuk ke dalam dua poros.
"Dua poros menginginkan 'Keberlanjutan' dan yang satunya lagi menginginkan 'Perubahan'," kata Pangi, dalam keterangan pers tertulis, Senin (29/5/2023).
Mencermati situasi ini dan dikaitkan dengan volatilitas elektabilitas tiga besar kandidat calon presiden (capres), yang ada saat ini. Pangi menilai, potensi sebagai "kuda hitam" justru ada pada kandidat yang mengusung ide "Perubahan".
Atas dasar tersebut, Pangi menilai, Presiden Jokowi tidak hanya mengarahkan dukungannya ke Ganjar Pranowo, tapi juga ke Prabowo Subianto.
"Jokowi sepertinya mengarahkan dukungannya bukan hanya kepada Ganjar yang sudah jelas-jelas dideklarasikan PDIP. Jokowi adalah kader partai dari partai yang juga ikut mendeklarasikan Ganjar. Namun, dukungan Jokowi mulai nampak jelas mengarah ke Prabowo," ujar Pangi.
Ia kemudian menjelaskan, perubahan arah dukungan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor.
Pertama, katanya, Jokowi menginginkan saham pilpres 2024 lebih besar dimiliki ia dan relawannya, daripada PDIP dan Megawati.
"Ketika elektabilitas Prabowo running dan potensial, Jokowi menaikkan kembali daya tawarnya (bergaining position)," kata Pangi.
Sedangkan, soal pengaruh yang dapat diberikan Jokowi dan relawannya. Pangi menyebut, apabila Prabowo menang, Jokowi lebih merasa memiliki saham lebih besar daripada Ganjar yang diakuisisi kepimilikannya oleh Megawati Soekarnoputri.
"Bagi Jokowi, apabila Prabowo menang, Jokowi merasa memiliki saham lebih besar ketimbang Ganjar yang terkesan diakuisisi atau di-takeover Megawati kepemilikan sahamnya," ucapnya.
Kedua, kata Pangi, Jokowi sedang berikhtiar untuk menyatukan Prabowo dan Ganjar sebagai satu paket capres-cawapres yang "bersanding" bukan "bertanding".
"Ketiga. Konteks Pilpres satu putaran. Upaya ini terbilang sangat serius bagi Jokowi dan pendukungnya untuk memastikan dan memperbesar probabilitas kemenangan dalam Pilpres nanti," tutur Pangi.
Terkait alasan ini, Pangi menjelaskan, bentang empiris Pilkada Jakarta dan pengalaman Jokowi menang Pilpres dua kali adalah sesuatu yang berharga.
Menurutnya, kekalahan Jokowi di Pilkada Jakarta merupakan kekalahan yang menyakitkan bagi ia dan pendukungnya, yang awalnya meremehkan munculnya "kuda hitam", Anies Baswedan.
Baca juga: Pengamat Ungkap Sejumlah Faktor Jokowi Mengarahkan Dukungan untuk Prabowo Subianto
"Jokowi ingin mengupayakan agar kesalahan di Pilkada Jakarta tidak terulang lagi dan pada saat yang sama ingin menunjukkan pengalaman suksesnya memenangkan dua kali pemilihan presiden," sebut Pangi.
Alasan keempat, lanjut Pangi, Jokowi mengantisipasi Anies Baswedan agar tidak masuk putatan kedua.
"Jokowi ingin memastikan siapapun yang akan berhadapan dengan Anies (Prabowo atau Ganjar) agenda politiknya harus terus 'dilanjutkan'," ucapnya.
Menurut Pangi, jika hingga tiga bulan ke depan, elektabilitas Prabowo dan Ganjar masih kompetitif dalam rentang yang tetap stagnan. Maka titik temunya adalah menggabungkan Ganjar dan Prabowo dalam koalisi besar PDIP-Gerindra.
"Namun pada akhirnya akan ada 3 poros apabila Prabowo dan Gerindra tetap ngotot maju sebagai capres demi menyelamatkan dan memastikan mesin partai bergerak maksimal," ungkapnya.
"Bersatunya KIB dan KIR berpotensi membentuk embrio poros ketiga, dan ini juga patut kita syukuri dalam rangka menghindari polarisasi dan keterbelahan akibat dampak rematch Pilpres 2014-2019."
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.