Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu serta pemerintah diminta untuk membuka ruang akademik, demi mewujudkan pemilu yang mengutamakan gagasan, bukan sekadar menjual janji manis politik.

Demikian disampaikan Ketua Umum PB IKA PMII Akhmad Muqowam, saat membacakan satu di antara enam hasil rekomendasi dari Rakernas PB IKA PMII di Pontianak Kalimantan Barat, yang digelar pada 26 - 28 Mei 2023.

"Mendorong penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu RI) dan pemerintah untuk membuka ruang-ruang akademik agar yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024 lebih mengutamakan ide dan gagasan untuk mensejahterakan rakyat, dan tidak sekedar menjual janji dan bukan jargon politik semata," kata Muqowam dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (29/5/2023).

Turut hadir dalam konferensi pers itu Sekretaris Jenderal PB IKA PMII M Hanif Dhakiri dan Bendahara PB IKA PMII Sudarto.

Sejalan dengan poin itu, PB IKA PMII juga mendorong para alumni dan kader untuk mengambil peran dalam kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024.

"Rakernas IKA PMII mendorong alumni atau kader PMII untuk terlibat dan ikut serta dalam kontestasi Pemilu 2024," ujarnya.

Berikut 6 Rekomendasi dari Rakernas PB IKA PMII di Pontianak, Kalimantan Barat.

1. Bahwa sebagai negara besar, maka sekaligus menjadi negara yang berperadaban adalah menjadi panggilan atau kewajiban bagi semua komponen Bangsa untuk mewujudkan Indonesia menjadi sebuah negara yang berperadaban dalam tatanan dan diantara Bangsa-Bangsa/Negara Negara di dunia. 

Oleh karena itu, Rakernas IKA PMII mendesak Pemerintahan Presiden Jokowi untuk segera memastikan adanya Visi dan Kebijakan tentang Pembangunan Negara Indonesia Yang Berperadaban, sebagai blueprint pembangunan peradaban, dan sebagai legacy Pemerintahan Presiden Jokowi rentang panjang pembangunan yang diselenggarakan Bangsa Indonesia masa depan.

Baca juga: Ketua IKA PMII Kepri Sebut BUMN Kini Bertransformasi Menjadi Penggerak Ekonomi

2. Kontestasi kepemimpinan nasional 2024 merupakan momentum strategis dalam kerangka membangun demokrasi yang sehat serta memperkokoh pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadaban. 

Penguatan masyarakat sipil (civil society) merupakan salah satu prasyarat serta bagian penting dalam membangun kehidupan demokrasi dan politik kebangsaan. Menjadi tugas dan tanggung jawab bersama seluruh stakholder agar terbangun proses berdemokrasi secara sehat, berkualitas, dan berakhlakul karimah. 

Fragmentasi dan polarisasi politik yang tajam di masyarakat sebagaimana pelaksanaan sebelumnya harus dihindari dan tidak semestinya terulang kembali. 

Oleh karena itu, Rakernas IKA PMII meminta kepada semua pihak untuk menempatkan proses demokrasi politik didalam tidak dalam makna proses praktek politik semata, tetapi harus mampu meletakkannya sebagai konsolidasi demokrasi, instrumen pengendalian konflik, tranformasi kekuasaan secara damai, membangun legitimasi politik konstitusional, mewujudkan kualitas dan posisi partai politik, sarana pendidikan rakyat, dan sebagai agen untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.