Selain itu, Rakernas IKA PMII juga, mendesak kepada berbagai stakeholder politik memastikan agar Pemilu 2024 tidak menimbulkan ketidakpastian politik, dan mendorong penyelenggara Pemilu (KPU dan BAWASLU RI) dan Pemerintah untuk membuka ruang-ruang akademik agar yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024 lebih mengutamakan ide dan gagasan untuk mensejahterakan rakyat, dan tidak sekedar menjual janji dan bukan jargon politik semata.

3. Terkait dengan point diatas, Rakernas IKA PMII mendorong alumni atau kader PMII untuk terlibat dan ikut serta dalam kontestasi Pemilu 2024 dan mempunyai motivasi kuat untuk mengambil peran dalam kepemimpinan nasional melalui Pemilu (Pilpres dan Pileg) tahun 2024, dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Perundangan yang berlaku, Norma dan Ketentuan yang berlaku pada Nahdlatul Ulama, dan Ketentuan yang berlaku pada IKA PMII.

4. Perjalanan Bangsa Indonesia yang sudah 78 tahun (dan 25 tahun terakhir adalah era reformasi), keadaban publik masih menjadi masalah krusial dalam praktek negara bangsa. 

Fungsi dan kewenangan dari pelbagai Lembaga publik belum berada pada titik idealitas sebagaimana harapan bersama. Sektor politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, Pendidikan, agama dan lainnya masih belum pada tataran keadaban publik yang merepresentasikan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur seperti persamaan, keadilan dan kebebasan. 

Rakernas IKA PMII, mendesak Pemerintah untuk menghadirkan keadaban publik di pelbagai sektor menjadi kebutuhan dan tuntutan sejarah pendiri bangsa sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan pembukaan UUD NRI 1945.

5. Program pemberian bea siswa yang ditangani oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) secara relatif berjalan dengan baik, namun masih ditemukan berbagai aspek yang harus diperbaiki. 

Rakernas IKA PMII mendesak agar Pengelola LPDP dan Pemerintah meletakkannya sebagai bagian dari proses percerdasan anak bangsa, mampu meletakkan prinsip keadilan dan kejujuran dalam rekrutmen Calon Penerima beasiswa, mampu menjaring calon penerima yang tidak diragukan nasionalisme dan patrotismenya sebagai Warga Negara Negara Pancasila, memilih dan memilah calon Penerima sesuai dengan kepentingan dan urgensi Pemerintahan Negara, memberikan beasiswa kepada Siswa dengan treatment khusus, LPDP harus dikelola dengan dasar kepentingan Pendidikan, dan aspek-aspek lain yang perlu pembenahan.

Baca juga: Temui KH Said Aqil Siradj Jelang Munas-Konbes PBNU, IKA PMII Ungkap Harapan

6. Kepemimpinan Nasional bangsa Indonesia sebagai wujud dari pengakuan kita kepada NKRI harus dapat berjalan secara konstitusional dan dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bagian dari komunitas Bangsa Indonesia, Rakernas IKA PMII mendesak untuk segera diaktualisasikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara bangsa, dengan mengabsordir nilai-nilai positif yang berkembang ditenga-tengah masyarakat, dalam hal ini antara lain adalah nilai-nilai yang bersumber dari Islam Ahlussunnal wal Jamaah An Nahdliyah.