TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem terus memantau kasus dugaan korupsi pembangunan menara base transceiver station atau BTS Kominfo yang menjerat eks Sekjennya, Johnny G Plate.

Terkini Partai NasDem merubah strateginya, bukan lewat Justice Collaborator melainkan bakal mengajukan praperadilan bagi Johnny G Plate.

Praperadilan itu diajukan atas penetapan tersangka Johnny G Plate oleh Kejaksaan Agung.

Keputusan pengajuan praperadilan atas penetapan tersangka ini terjadi beberapa hari setelah Ketua Umum NasDem, Surya Paloh mengunjungi Johny G Plate di rutan Kejari Jaksel.

Partai NasDem Bakal Ajukan Praperadilan untuk Johnny Plate

Partai NasDem akan mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate oleh Kejaksaan Agung.

Johnny diketahui menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan menara base transceiver station atau BTS Kominfo.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan pihaknya tak akan mengajukan permohonan agar Johnny jadi justice collaborator.

"Enggak. Kami akan praperadilan, bukan justice collaborator," kata Willy di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (2/6/2023).

Namun, Willy belum berbicara teknis terkait permohonan praperadilan yang akan diajukan secara resmi oleh Partai NasDem.

"Nanti kita akan sampaikan di hal yang berbeda," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.

Baca juga: Usut Pencucian Uang Johnny G Plate, Tim Penyidik Kejaksaan Agung Bergerak ke Berbagai Daerah

Dia menjelaskan sejalan dengan permohonan praperadilan tersebut, status pencalegan Johnny dari NasDem belum batal.

"Ya kan kalau praperadilan asumsinya kam masih tetap jalan. Masih tetap," ucap Willy.

"Ya itu buktinya, artinya dengan asumsi, stand point beliau tidak bersalah," sambungnya.

NasDem Sarankan Johnny G Plate jadi Justice Collaborator

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyatakan, pihaknya bakal memberikan saran kepada Johnny G Plate untuk menjadi Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku yang mau bekerja sama dalam dugaan kasus korupsi proyek BTS 4G di Kemenkominfo.

Status sebagai JC menurut Ali penting ditempuh oleh Johnny G Plate, demi mengungkap secara terang seluruh kasus korupsi yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal Partai NasDem tersebut.

"Bahkan saya (sebagai Waketum NasDem) menyarankan kepada pak Johnny Plate untuk jadi JC di perkara ini supaya membuka secara terang benderang posisi kasus ini," kata Ali saat dimintai tanggapannya, Jumat (26/5/2023).

Terlebih kata Ali, dalam perkara ini dirinya meyakini terdapat beberapa pihak yang diduga turut terlibat.

Sebab kata Ali, proyek BTS yang dikerjakan tersebut terdiri dari beberapa paket yang menurut dia, dipastikan melibatkan banyak pihak.

Tak cukup di situ, NasDem juga kata Ali, mendorong Kejaksaan Agung RI untuk mengungkap perkara ini secara terang.

Dirinya berharap seluruh pihak yang terlibat bisa diungkap perannya oleh Kejagung.

"Untuk itulah sejak awal kami mendorong kejaksaan untuk mengungkap siapa saja orang yang terlibat dalam mengerjakan paket tersebut supaya semua jelas," tutur dia.

Baca juga: PDIP Bantah Suami Puan Terlibat Korupsi BTS, NasDem Tantang Kejagung Ungkap dan Buktikan Seluasnya

Dorongan NasDem agar Johnny Plate mengajukan JC juga diperkuat dengan adanya pernyataan dari Menkopolhukam yang kini juga menjabat sebagai Plt Menkominfo Mahfud MD.

Dimana Mahfud MD menyebut adanya gosip politik kalau terdapat beberapa partai politik yang menerima aliran dana yang disebutnya merugikan negara sekitar Rp8 Triliun.

Meski demikian, dirinya tidak menampik kecurigaan yang dilayangkan kepada Partai NasDem.

Terlebih, Johnny G Plate yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka memiliki kedudukan sebagai sekjen partai.

"Kami memahami kecurigaan bahwa ada uang mengalir ke partai NasDem karena JP adalah sekjen partai," tukas dia.

Peran Johnny G Plate dalam Kasus Korupsi Tower BTS

Johnny G Plate telah ditetapkan sebagai tersangka keenam kasus korupsi proyek tower BTS pada Rabu (17/5/2023).

Dalam penetapannya sebagai tersangka, Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran (PA) proyek BTS.

"Perannya bahwa yang bersangkutkan diduga keterlibatannya terkait jabatan yang bersangkutan sebagai menteri dan pengguna anggaran (PA)," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Kuntadi pada Rabu (17/5/2023).

Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi menara BTS.

Keterlibatan itulah yang menjadi alasan utama tim penyidik meningkatkan status Johnny G Plate dari saksi menjadi tersangka.

"Atas hasil pemeriksaan tersebut, tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka," katanya.

Baca juga: NasDem Soal Aliran Dana Kasus Korupsi BTS: Pak Mahfud Jangan hanya Menjadi Humas

Usai ditetapkan tersangka, Johnny G Plate langsung ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini, Rabu (17/5/2023) di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka dalam perkara ini.

Mereka ialah Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto; Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.

Dalam perkara ini, tim penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Enam Tersangka Korupsi dan Empat Tersangka TPPU Proyek BTS Kominfo

Dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan enam tersangka.

Satu di antaranya merupakan eks Menkominfo, Johnny G Plate.

Kemudian ada pula Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif.

Sementara dari pihak swasta, ada empat tersangka, yaitu: Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto; Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.

Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya permufakatan jahat di yang dilakukan mereka.

Oleh sebab itu, para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tak hanya perkara korupsi, Kejaksaan juga telah menetapkan tersangka dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Tiga di antaranya juga menjadi tersangka dalam perkara pokok.

Mereka ialah: Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.

Adapun tersangka TPPU yang belum dijerat perkara pokok, ialah Windy Hermawan sebagai pihak swasta.

Akibat perbuatannya, para tersangka TPPU dijerat Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (tribun network/thf/Tribunnews.com)