Selain Baroto, diskusi menghadirkan sejumlah narasumber lain yaitu Ketua Djokosoetono Research Center & Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr Patricia Rinwigati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan PhD Candidate di VVI-Leiden University, Bilal Dewansyah.

Selain itu ada pula Richard Kyle, figur publik yang jadi bagian dari keluarga perkawinan campur serta Nia Schumacher, Ketua APAB selaku Moderator pada kegiatan ini.

Dalam diskusi tersebut, Bilal Dewansyah, mengatakan, PP Nomor 21 Tahun 2022 sejatinya bukan skema ideal untuk melindungi status kewarganegaraan keluarga perkawinan campuran.

Negara tetangga Indonesia, Thailand dan Filipina misalnya, bahkan membolehkan dwi kewarganegaraan secara permanen, bukan hanya bagi anak, tetapi juga bagi orang tuanya.

"Tapi untuk saat ini, PP ini setidaknya telah memberikan alternatif perlindungan bagi anak dari perkawinan campuran untuk mendapatkan haknya kembali menjadi WNI berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan 2006," ujar Bilal.

Adapun Patricia Rinwigati menyampaikan apresiasinya terhadap terobosan ini sebagai salah satu langkah yang berani dari AHU.

Namun dia mengeluarkan kekhawatiran tentang waktu yang sangat sempit, mengingat kelengkapannya yang amat beragam serta belum mengakomodir anak yang tinggal di luar negeri yang ingin kembali menjadi WNI.

"Setelah hampir 20 tahun UU Nomor 12 Tahun 2006, sudah waktunya untuk merevisi UU ini, setidaknya untuk mengakomodir dampak dari globalisasi. Dalam konteks tersebut, dia menghimbau agar dapat dipertimbangkan lagi kewarganegaraan ganda untuk mengakomodir tuntutan masyarakat yang semakin mobile," kata dia.

Pendapat menarik disampaikan oleh Richard Kyle yang ber-ibukan WNI dan ayah WNA Australia.

Sebagai anak dari keluarga perkawinan campuran, Richard merasakan keterbatasan peraturan, apalagi karena sekarang ia lebih banyak berada di Indonesia.

Richard menyadari bahwa dia tidak termasuk menjadi subjek PP 21 ini karena usianya yang sudah melewati batas, namun dia berharap Pemerintah dapat memikirkan solusi terbaik dan terjangkau, terlebih dia yang lahir dari ibu WNI, agar tidak disamakan dengan WNA murni.

Richard yang menyelesaikan pendidikan dari RMIT University ini juga mengimbau kepada anak-anak Berkewarganegaraan Ganda lainnya untuk bisa memanfaatkan waktu satu tahun jika mereka ingin menjadi WNI.

Penutup diskusi, Nia Schumacher menyampaikan apresiasi PP yang dikeluarkan pemerintah sebagai bagian dari upaya perlindungan pemerintah terhadap anak-anak dari keluarga perkawinan campuran.

"Namun jika melihat dari diskusi pembahasan hari ini, dengan sisa waktu yang tinggal 1 tahun mungkin tidak cukup, mengingat pemahaman terhadap PP ini belum begitu menyeluruh," kata dia.

Di sisi lain, tambahnya, masih banyak anak-anak lain yang tidak termasuk dalam PP ini, dan ketika mereka ingin memilih kewarganegaraan Indonesia, harus menempuh naturalisasi.

"Padahal mereka adalah bagian dari keluarga Indonesia, namun proses naturalisasinya disamakan dengan WNA murni. Bukan hanya prosesnya yang tidak mudah, namun biaya yang harus dikeluarkan pun tidak sedikit. Nia berharap Pemerintah juga dapat memikirkan nasib anak-anak ini. Jika tidak, banyak potensi dari anak-anak tersebut bisa hilang dari negara ini," kata dia. (*/)