TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia mengatakan turut menghadiri rapat terbatas terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka beberapa waktu lalu. 

Dalam rapat tersebut, kata dia, diputuskan Pemerintah membentuk Satgas TPPO di mana Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ditunjuk menjadi Ketua Harian.

Penunjukkan Sigit menjadi Ketua Harian Satgas TPPO, kata Aan, tidak terlepas dari luasnya jaringan kepolisian yang sampai ke desa-desa mengingat TPPO berawal dari darat.

"Tapi khusus untuk Bakamla, kita mengawasi yang dari laut. Ini yang memang menjadi prioritas pemerintah juga," kata Aan saat konferensi pers ASEAN Coast Guard Forum di Hotel Borobudur Jakarta pada Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Soal Kasus Perdagangan Orang, Mahfud MD: Tidak ada Backing-backingan Bagi Penjahat

Aan memandang persoalan terkait TPPO merupakan pekerjaan rumah (PR) bersama yang harus dibenahi.

Hal tersebut, kata dia, mengingat banyaknya korban TPPO dari Indonesia.

"Ini harus dibenahi lah. Ini PR kita bersama," kata dia.

Baca juga: BREAKING NEWS: Mahfud MD Buru 5 Nama Terduga Bandar Sindikat TPPO

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas mengenai permasalahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, (30/5/2023).

Pada rapat tersebut, Presiden Jokowi menyatakan akan melakukan restrukturisasi satuan tugas tim TPPO untuk segera mengambil langkah cepat dalam penanganan permasalahan tersebut.

“Presiden tadi menyatakan melakukan restrukturisasi satgas tim tindak pidana perdagangan orang, kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md usai rapat.