Suharso Monoarfa Soroti Program Pemerintah Daerah yang Tidak Sinkron dengan Pusat
Suharso mengatakan tidak tercapainya target tersebut karena tidak sinkronnya rencana pembangunan nasional dengan daerah
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan mengenai 10 target yang tidak tercapai dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).
Suharso mengatakan tidak tercapainya target tersebut karena tidak sinkronnya rencana pembangunan nasional dengan daerah.
"Dimana sasaran pembangunan nasional seharusnya menjadi rujukan sasaran pembangunan daerah,” kata Suharso di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (6/6/2023).
Suharso mengatakan ada janji janji politik calon kepala daerah dan Presiden yang kemudian dimasukan dalam RPJMN dan RPJMD.
Semua hal itu kemudian diturunkan salam rencana kerja tahunan. Namun kata Suharso acapkali dalam rencana kerja tahunan daerah tersebut tidak selaras dengan pusat.
Suharso mencontohkan angka stunting di beberapa daerah yang masih tinggi.
Harusnya rencana kerja tahunan daerah menempatkan pengentasan stunting sebagai salah satu prioritas.
Baca juga: Menteri PPN Suharso Monoarfa Beberkan Pekerjaan Rumah Menuju Indonesia Maju 2045
“Misalnya stunting, itu mestinya juga menjadi perhatian daerah. Sekarang kita sama-sama targetnya 14 persen. Ayo di tempat saya paling tinggi masih 25 persen gimana caranya saya bisa ikut turun,” katanya.
Misalnya kata Suharso dengan menggalakan program imunisasi dasar lengkap dengan imunisasi dasar lengkap, menurunkan resiko terkena stunting.
“Kita harus bareng dalam hal target-target yang harus dicapai untuk nasional. Namanya sasaran pembangunan nasional harus berlaku untuk seluruh kita,” katanya.
Suharso mengatakan anggaran bukan menjadi alasan, daerah tidak ikut dalam program pemerintah pusat.
Suharso mencontohkan pengentasan stunting yang bisa ambil anggaran dari APBD.
"Ya enggak juga (masalah anggaran), contohnya stunting gak ada anggaran tinggal ambil 3-5 persen dari situ asal ada saja, comot saja. Itu saya kira kalau daerah lain bisa kenapa dia gak bisa. Karena daerah yang relatif dari sisi APBD gak besar-besar amat tapi stuntingnya rendah. Tapi ada daerah yang APBD nya keren banyak stuntingnya masih tinggi,” pungkasnya.