Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Koalisi Masyarakat Desak Bawaslu Terbitkan Rekomendasi Supaya KPU Tidak Hapus LPSDK

Masyarakat Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk menerbitkan rekomendasi kepada KPU

Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Koalisi Masyarakat Desak Bawaslu Terbitkan Rekomendasi Supaya KPU Tidak Hapus LPSDK
Mario Suamampow
Masyarakat Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas dalam konferensi persnya usai bertemu dengan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Mereka mendorong Bawaslu supaya menerbitkan surat rekomendasi ke KPU untuk tidak menghapus LPSDK dalam Pemilu 2024. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk menerbitkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar segera melengkapi regulasi Laporan penerimaan Sumbangan Dana kampanye (LPSDK). 

Hal ini menyusul KPU yang hingga saat ini masih kekeh tidak memuat LPSDK untuk Pemilu 2024 dalam Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Dana Kampanye. 

Beleid itu disetujui oleh Komisi II DPR. Dengan demikian, semua peserta Pemilu 2024 tidak perlu melaporkan dana sumbangan kampanye yang mereka dapat kepada KPU.

Koalisi masyarakat menilai, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 huruf a UU No. 7 Tahun 2017, KPU sebagai penyelenggara pemilu wajib bekerja professional menerbitkan regulasi yang mendorong terwujudnya pemilu berintegritas. 

Satu di antara adalah dengan menerapkan LPSDK dalam tahapan pemilu.

"Mendesak Bawaslu menerbitkan rekomendasi kepada KPU agar segera melengkapi regulasi laporan dana kampanye," kata perwakilan koalisi, Valentina Sagala dalam konferensi persnya di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin (19/6/2023).

"Selain itu Bawaslu juga perlu memastikan agar masyarakat mempunyai waktu yang memadai untuk memberi tanggapan atas kebenaran laporan dana kampanye baik LADK (Laporan Akhir Dana Kampanye), LPSDK, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)," sambungnya.

Berita Rekomendasi

LPSDK, lanjut Valentina, juga merupakan instrumen penting bagi pemilih untuk mengambil keputusan politik pada hari pemungutan suara. 

"Laporan dana kampanye merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu untuk menghasilkan pemerintahan bersih yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," tandasnya.

Sebelumnya, koalisi masyarakat ini telah menyambangi KPU untuk menyampaikan tuntutan serupa soal LPSDK pada 6 Juni 2023 lalu. 

Mereka menyampaikan tujuh sikap yang saat itu diterima langsung oleh Anggota KPU RI, Idham Holik. 

Tuntutan itu pun kembali digaungkan oleh pihak koalisi dalam konferensi di Bawaslu hari ini.

Adapun tujuh tuntutannya adalah sebagai berikut:

1.Menuntut KPU menetapkan kewajiban bagi peserta pemilu untuk menyusun dan melaporkan LPSDK pada periode masa kampanye dan sebelum pemungutan suara, sebagaimana telah diterapkan sejak Pemilu 2014.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas