TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PKB Jazilil Fawaid menilai isu atau rumor yang disebar eks Wamenkumham sekaligus Politisi Partai Demokrat Denny Indrayana sudah terbaca polanya.

"Pola tebar rumor ini sudah menjadi cara Denny menggiring opini sekaligus mencari perhatian publik. Dan, sepertinya Denny akan terus melakukannya, Denny menjadi mister rumor," kaya Jazilul kepada wartawan, Jumat (23/6/2023).

Menurutnya, rumor soal Anies Baswedan tengah diincar KPK bukan hal baru.

"Dan sampai hari ini tetap berkembang menjadi rumor ditambah bumbu-bumbu yang menjurus ke fitnah," tuturnya.

Jazilul juga menyebut KPK lebih baik mengumumkan ada tidaknya proses penyelidikan yang dilakukan.

"Ada baiknya bila proses penyelidikan, yang kata Denny 19 kali ekspose itu ditemukan atau tidak ditemukan barang buktinya untuk diumumkan saja. Jika terbukti segera diproses hukumnya, jika tidak ditemukan bukti ya dihentikan," tandas Jazilul.

Sebelumnya, Denny Indrayana menyebut Anies Baswedan segera jadi tersangka korupsi di KPK.

"Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya saya, banyak yang sudah menyatakannya. Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, misalnya, dalam beberapa podcast sudah menyatakan, pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas Istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024," katanya.

Disebut Denny, setelah KPK 19 kali ekspose--ini pemecah rekor--seorang anggota DPR menyampaikan kepada dirinya bahwa Anies Baswedan segera jadi tersangka.

"Semua komisioner sudah sepakat. Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK satu tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo."

Denny mengaku tidak terkejut mendengar informasi ini.

Ia menyatakan, pernah menulis," “Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo, dan Menolak Anies, di mana dalam tulisan itu ia menyebut Jokowi menggunakan 9 strategi 10 sempurna, yaitu:

1. Pertama, di tahap awal, Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden.

2. Kedua, masih di tahap awal, segaris dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari dua periode.