"Tentu laporan yang diterima akan dipelajari dulu," kata Ramadhan pada Sabtu (24/6/2023).

Baca juga: Ponpes Al-Zaytun Sembelih Ratusan Hewan Kurban pada Hari Raya Iduladha 2023

Al-Zaytun Punya Sistem Mirip Negara

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menilai Al-Zaytun tidak hanya sekedar ponpes, melainkan komune.

Muhadjir menjelaskan komune merupakan sebuah sistem kemasyarakatan yang sudah mirip negara.

"Pondok pesantren itu (Al-Zaytun) walaupun penilaian saya sementara Al-Zaytun ini bukan sekedar pondok pesantren, tetapi sudah dalam sudah merupakan komune, itu artinya sebuah sistem apa sistem kemasyarakatan yang sudah mirip negara."

"Di sana sudah ada struktur, hierarki, ada regulasi dan regulasi itu sudah dibikin sedemikian rupa yang lebih menekankan pentingnya kepatuhan terhadap pimpinan," kata Muhadjir Effendy, dikutip dari Kompas TV, Rabu (28/6/2023).

Baca juga: Respons Desakan Masyarakat Soal Bubarkan Ponpes Al Zaytun, Menko PMK: Masih Dikaji

Untuk itu, pihaknya bersama Mahfud MD akan menindaklanjuti penyelidikan ini, baik dari sisi hukum maupun urusan pendidikan.

"Dari sisi hukum itu Bapak Wapres Ma'ruf Amin sudah menginstruksikan kepada Menkopolhukam dan juga Menteri Agama untuk melakukan penyelidikan dan juga memperhatikan laporan-laporan dari masyarakat," lanjut Muhadjir.

Pemerintah, kata Muhadjir, khawatir jika terjadi penyimpangan di dalam Ponpes ini.

Kekhawatiran ini dirasakan Muhadjir lantaran banyak siswa di Al-Zaytun yang sedang belajar.

"Beberapa negara menunjukkan bahwa ada penyimpangan yang sangat ekstrem misalnya di AS terjadi pembunuhan massal."

"Lalu di Jepang telah terjadi yaitu pelontaran gas di kereta bawah tanah, itu adalah tanda-tanda komune yang ekstrem."

"Mudah-mudahan komponen yang ada di Indonesia ini termasuk Al-Zaytun itu tidak sampai sejauh itu," ungkap Muhadjir.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Yohanes Liestyo Poerwoto)