TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pakar Partai Golkar mengeluarkan tiga poin penting rekomendasi dalam Rapat Pleno ke-VIII yang dilakukan pada Minggu (9/7/2023) kemarin.

Poin penting yang menjadi penekanan Dewan Pakar Partai Golkar yakni menyarankan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk membentuk koalisi atau poros baru.

Rekomendasi itu tertuang dalam surat Dewan Pakar Partai Golkar Nomor B-/WANKAR/PG/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023 dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono dan Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Ganjar Razuni.

"Membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi electoral-presidential," tulis hasil rekomendasi itu dikutip Selasa (11/7/2023).

Sebagaimana diketahui, hingga kini Partai Golkar tergantung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). 

Akan tetapi, PPP sudah terlebih dahulu mengatakan sikap dukungannya di Pilpres dengan menyatakan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 

Posisi tersebut yang membuat PPP akhirnya resmi menyatakan kerjasama dengan PDIP dalam kontestasi Pilpres mendatang.

Dengan dibentuknya koalisi baru itu dinilai Dewan Pakar Golkar menjadi modal penting agar Golkar bisa berkontestasi dalam Pilpres 2024. 

Apalagi, sejauh ini, Partai Golkar masih menyepakati hasil Rakernas partai yang menyatakan mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres.

"Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh Caleg Partai Golkar sebagai pejuang-pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024," bunyi surat tersebut.

Selanjutnya, Dewan Pakar Partai Golkar juga meminta Airlangga Hartarto yang disepakati sebagai capres dari Golkar untuk segera menentukan cawapresnya.

Dewan Pakar Partai Golkar meminta kepada Airlangga Hartarto untuk bisa menetapkan cawapres paling lambat Agustus 2023.

"Sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum bulan Agustus berakhir," lanjut surat tersebut.

Poin terakhir, Dewan Pakar Partai Golkar juga meminta kepada Airlangga Hartarto untuk membuat program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat.

Agenda itu dinilai penting dalam rangka mengenalkan Golkar kepada rakyat hingga mempermudah memenangkan Pilpres dan Pileg 2024.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam membuka peluang Airlangga Hartarto dicopot dari jabatannya sebagai ketua umum melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).Hal itu seiring pihaknya meminta agar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019 yang memutuskan Airlangga sebagai bakal calon presiden (capres) di Pilpres 2024 dievaluasi.

"Ya apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus Munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya," kata Ridwan saat dihubungi, Minggu (9/7/2023).

Ridwan menjelaskan Munaslub akan mengubah keputusan Airlangga bakal capres.

"Bisa calon lain (yang diusung ) kan, apakah yang lainnya saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga," ujarnya.

Kendati demikian, dia tak menampik jika Munaslub juga berpeluang untuk mencopot Airlangga sebagai ketua umum.

"Tapi berpeluang juga karena Munaslub, maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara," ungkap Ridwan.

Ridwan menyebut sejak Airlangga ditetapkan sebagai capres hasil Munas 2019 Partai Golkar, hingga kini keputusan itu belum ada tanda-tanda arah partai berlambang pohon beringin itu.

Baca juga: Dewan Pakar Golkar Rekomendasikan 3 Poin untuk Airlangga Jelang Pemilu 2024

"Padahal kan sudah hampir empat tahun ya. Bulan Desember ini sudah empat tahun, tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan Munas itu belum kelihatan," ucapnya.

Dia memang mengakui jika Partai Golkar telah membentuk koalisi untuk Pilpres 2024, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Namun, Ridwan menuturkan KIB yang dibangun bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu belum jelas arahnya.

"Karena ada yang sudah mendukung yang lain, ada yang masih belum, ada yang masih menunggu. Nah ini kita akan evaluasi, dalam artian dibahas lah," ujarnya.

Adapun Partai Golkar telah membentuk KIB bersama PPP dan PAN. Namun, sejauh ini PPP telah mendeklarasikan mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.

Sementara PAN dan Golkar belum menentukan arah dukungan terhadap sosok bakal capres yang diusung.