TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan tidak ada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di partainya.

Sebelumnya sejumlah politisi senior Golkar mendorong Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto.

"Tidak ada, tidak akan ada," kata Airlangga usai rapat internal di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (13/7/2023).

Terkait desakan para politikus senior partainya agar ada pergantian Ketum, Airlangga tidak ambil pusing.

Ia mengatakan bahwa sudah digelar Rakernas yang merupakan salah satu forum tertinggi partai.

"Pertama, kita sudah rakernas dan itu selesai, mekanismenya selesai," katanya.

Airlangga tidak menjawab saat ditanya dua tokoh yang bisa menggantikannya sebagai Ketum Golkar yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Airlangga kembali mengatakan bahwa tidak akan ada Munaslub dengan agenda pergantian pucuk pimpinan partai Golkar.

"Ya itu tadi saya katakan, kan tidak ada (Munaslub), Munas 2024, silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar ke 2024," katanya.

Sebelumnya Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar mendesak adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengevaluasi Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum maupun calon presiden.

Keputusan itu diungkap setelah eksponen Golkar yang tergabung dalam Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar melakukan pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023). 

Sejumlah tokoh yang hadir adalah Wakil Ketua Umum DEPINAS SOKSI Lawrence T.P Siburian, Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam dan Mantan Anggota Dewan Pakar Golkar Zainuddin Bintang.

Awalnya, Koordinator Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar, Lawrence Siburian mengaku prihatin dengan keadaan partai Golkar belakangan ini. Sebab, posisi Airlangga sebagai capres semakin tidak jelas.

"Kami prihatin lihat keadaan Golkar hari ini. Golkar di dalam Munas, Rapim, sudah putuskan Ketumnya Pak Airlangga jadi capres, tapi sampai saat ini posisi tidak jelas. Tapi beliau selalu katakan di mana-mana sabar tunggu waktunya," kata Lawrence di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023). 

Ia mengungkit Airlangga sudah diputuskan lewat Musyawarah Nasional (Munas) Golkar menjadi capres pada 2020 yang lalu. Namun hingga saat ini, Airlangga tidak bisa berbuat apapun.

Sebaliknya, kata dia, calon presiden yang telah muncul di publik hanya ada tiga nama. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

"Partai sudah terbagi habis ke calon-calon presiden itu, sudah membentuk koalisinya. Nah tinggal PAN. Tapi kita sudah tahu PAN itu arahnya akan ke mana," ungkapnya.

Di sisi lain, Lawrence menambahkan elektabilitas Airlangga Hartarto pun cenderung stagnan. Dia bilang, elektabilitas Airlangga hanya berada dikisaran 1 persen jauh dengan capres-capres lainnya.

"Dari segi elektabilitas, Pak Airlangga 1 persen, untuk menang itu harus 50 plus 1, sekarang partai mana yang mau berkoalisi dengan partai Golkar yang elektabilitasnya cuma 1 persen," jelasnya.

Baca juga: Tolak Munaslub, Partai Golkar Ingatkan Kader Solid

Dari segi parpol, kata dia, elektabilitas Golkar juga kini terus merosot. Menurutnya, partai berlambang beringin di bawah kepemimpinan Airlangga kini hanya sebagai partai menengah.

"Golkar partai besar jangan sampai turun jadi menengah apalagi kecil. Kita liat survei Golkar berbagai lembaga udah turun dari besar jadi menengah. Nomor 4 atau 5. Itu baru survei, kita belum liat kenyataan 2024. Bisa turun lagi 5,6,7 jadi partai burem. Kami tidak ingin itu," jelasnya.

Oleh sebab itu, Lawrence pun mendesak agar segera diadakan Rampinas untuk segera diadakan Munaslub. Khususnya, kata dia, Munaslub untuk menggantikan Airlangga dari ketua umum Golkar.

"Kita menyampaikan secara terbuka hal ini dan kita minta supaya segera dilakukan rapimnas dan setelah rapimnas, munaslub menggantikan Pak Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar," ungkapnya. 

Terkait hal ini, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Ketua DPD Golkar di seluruh Indonesia. Mereka pun diklaim setuju dengan usulan tersebut.

"Hanya semua tutup mulut krena sekarang ini mau Pileg mereka menunggu DCT. Nama mereka jangan sampai dicoret dan kalau boleh nomor mereka nomor kecil. Jadi semua tutup mulut tapi kita tidak bisa dibodoh bodohi," pungkasnya.