Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid menanggapi desakan agar adanya evaluasi terhadap pencapresan Airlangga Hartarto. Usulan itu digulirkan oleh Dewan Pakar Partai Golkar.

Menurut Nusron, pencapresan Airlangga Hartarto masih belum layak dievaluasi. Sebab hingga kini, proses dinamika politik nasional masih terus berjalan.

"Prosesnya kan masih bergulir ya. Soal masalah pencapresan ini masih berkomunikasi kanan kiri sehingga belum waktunya untuk melakukan proses evaluasi itu," kata Nusron saat ditemui di di Hotel Merlynn Park, Jakarta pada Kamis (13/7/2023) malam.

Nusron menyebut pencapres Airlangga baru bisa dievaluasi jika nantinya sudah memang dinyatakan gagal. Sejauh ini, proses lobi-lobi politik agar Airlangga maju di Pilpres masih bergulir.

"Kecuali kalau nanti sudah gagal total itu baru melakukan proses evaluasi. Pintu masuknya ada di evaluasi. Evaluasi kan kalau sudah ada hasil, ini kan waktunya sedang proses. Tinggal kita lihat nanti hasilnya bagaimana," pungkasnya.

Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar mendorong agar keputusan Musyawarah Nasional (Munas) partai mereka, yakni menetapkan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden (capres) dievaluasi.

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan evaluasi keputusan Munas itu merupakan salah satu agenda rapat internal Dewan Pakar.

Baca juga: Nusron Wahid Singgung Pihak yang Diduga Bermain dalam Isu Munaslub Gantikan Airlangga Hartarto

Rapat itu digelar di rumah Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Jalan Cipinang-Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (9/7/2023).

Ridwan menyebut sejak Airlangga ditetapkan sebagai capres hasil Munas 2019 Partai Golkar, hingga kini keputusan itu belum ada tanda-tanda arah partai berlambang pohon beringin itu.

"Padahal kan sudah hampir empat tahun ya. Bulan Desember ini sudah empat tahun, tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan Munas itu belum kelihatan," kata Ridwan saat dihubungi, Minggu.

Dia memang tak menampik jika Partai Golkar telah membentuk koalisi untuk Pilpres 2024, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Namun, Ridwan menuturkan KIB yang dibangun bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu belum jelas arahnya.

"Karena ada yang sudah mendukung yang lain, ada yang masih belum, ada yang masih menunggu. Nah ini kita akan evaluasi, dalam artian dibahas lah," ujarnya.

Adapun Partai Golkar telah membentuk KIB bersama PPP dan PAN. Namun, sejauh ini PPP telah mendeklarasikan mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.

Sementara PAN dan Golkar belum menentukan arah dukungan terhadap sosok bakal capres yang diusung.