TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksamana TNI, Yudo Margono, angkat bicara terkait penurunan baliho bergambar bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Markas Kodim 1013/Muara Teweh, Kalimantan Tengah.

Panglima TNI menegaskan, baliho tersebut sudah diturunkan.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI di Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, Kota Bandung, Senin (17/7/2023), dikutip dari Tribun Jabar.

Penurunan banner itu, kata dia, dilakukan dengan melibatkan unsur Pemerintah, mulai dari Satpol PP hingga perwakilan partai.

"Kemarin dari Dandim Muara Taweh, itu sudah dikoordinasikan dengan pemasangnya. Jadi, dari perwakilan partai juga dengan Satpol PP, juga Pak Bupati sudah menyampaikan semuanya, jadi dilepas dan disaksikan oleh mereka," ujar Yudo.

Yudo pun menolak jika penurunan banner itu menggunakan istilah pencopotan.

Menurutnya, narasi pencopotan itu terkesan kasar dan seolah dilakukan tidak sesuai aturan.

"Kalau dicopot itu kesannya langsung digaruk, dicopot gitu. Ini tidak. Kita tetap pakai aturan yang ada, karena izinnya tidak dipasang di situ, maka kita sampaikan kenapa dipasang di situ, karena sudah jelas soal netralitas TNI," katanya.

Yudo memastikan dalam Pemilu nanti jajarannya tetap menjaga netralitas.

Salah satunya, dengan larangan memasang banner salah satu Bacapres di area TNI.

"Di situ ada markas Kodim dan perumahan, penekanan saya netralitas TNI itu tidak memasang gambar kampanye di area TNI," ucapnya

Respons Ganjar Pranowo

Bakal calon presiden (capres) dari PDIP, Ganjar Pranowo merespon perihal adanya pencopotan baliho atau spanduk bergambar dirinya.

Menurut Ganjar, pihaknya masih mengecek di lapangan apa yang sebenarnya terjadi terkait peristiwa yang videonya sempat viral tersebut.

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo usai menghadiri pelatihan juru kampanye (jurkam) pemenangan Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 di Inews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

"Oh ya temen-temen lagi ngecek ya, saya belum tau, lebih baik kita klarifikasi dulu. Kita tanya dulu apa yang sebetulnya yang terjadi," kata Ganjar. 

Menurut Ganjar jika pemasangan baliho itu melanggar aturan, ia akan ikhlas menerima.

"Adakah pemasangan itu kita yang melanggar? Kalau iya, harus ikhlas. Kalau tidak ya harus kita tanyakan," ujar Ganjar.

Baca juga: Beredar Video Baliho Ganjar Pranowo di Muara Teweh Dicopot Anggota TNI, Ini Penjelasan Kapuspen

Sebelumnya, Letkol Inf Edi Purwoko menjadi sorotan setelah memerintahkan jajarannya mencopoti baliho Ganjar Pranowo bacapres 2024 dari lahan Markas Kodim 1013/Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Terkait hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan, pencopotan itu untuk menjaga netralitas TNI.

“Demi menjaga netralitas TNI dalam pemilu tahun 2024,” kata Julius dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (17/7/2023

Diprotes pendukung Ganjar

Sebelumnya, viral video oknum komandan TNI melarang relawan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Ganjar Pranowo memasang spanduk Ganjar di sebuah lokasi di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Sejumlah loyalis Ganjar di media sosial menyayangkan tindakan tersebut.

Salah satunya akun @lek_brewok

Dia mempertanyakan pelarangan spanduk oleh komandan TNI itu.

Bahkan, dia mempertanyakan sikap Dandim kepada Ganjar Pranowo yang kini menjadi bakal calon presiden.

"Demokrasi di Bumi Tambun Bungai tiba-tiba terguncang oleh tindakan salah seorang oknum komandan TNI di Muara Teweh yang secara sepihak mendesak penurunan baliho Ganjar Pranowo Panwaslu pun dipaksa hadir menyaksikan ditemani satpol PP agar aksi nya ini terlihat legal,"tulisnya dikutip Warta Kota pada Minggu (16/7/2023).

"Padahal pemasangan baliho ini sah-sah saja karena belum memasuki masa kampanye. Apakah sang komandan anti dengan Capres Ganjar??

Apakah dia sedang cari perhatian agar di lihat oleh Capres yg lain?? Apakah justru ada perintah dari pimpinan untuk membela salah Capres dengan cara menurunkan baliho Ganjar??

Masyarakat yang sadar akan pentingnya kebebasan berekspresi dan demokrasi yang sehat, marilah kita bersama-sama mengangkat suara! Penurunan baliho secara semena-mena dan menekan pengawas pemilu oleh oknum komandan kodim ini membuat kita prihatin," keluhnya

Sementara itu, loyalis Ganjar lainnya,  Jhon Sitorus, menanggapi alasan pencopotan spanduk tersebut.

"Jika alasan pencopotan Spanduk Ganjar Pranowo adl karena lahan tersebut milik TNI utk menjaga netralitas Mestinya lahan tersebut jangan DIKOMERSIALISASIKAN untuk umum Copot sekalian RANGKA/Besi penopang spanduk tsb, lebih bersih lebih enak dilihat, lepas dari kontroversi," tulis akun @Miduk17

Penjelasan pihak TNI

Dalam video tersebut, oknum prajurit TNI itu memaksa relawan untuk menurunkan baliho bergambar Ganjar Pranowo sebagai bacapres

Kapendam XII Tanjungpura, Kolonel Inf Ade Rizal membenarkan adanya penurunan baliho tersebut.

Ia menyebutkan bahwa pemasangan baliho itu berada di lahan milik TNI.

Sementara itu, Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono menjelaskan, pencopotan banner foto Capres Ganjar Pranowo di lahan Makodim 1013/Muara Teweh terjadi pada Sabtu 15 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB.

Julius Widjojono pun menjelaskan soal kronologis kejadian tersebut

“Sekira pukul 09.49 WIB Dandim 0103/Muara Teweh Letkol Inf Edi Purwoko mendapat WA dari Sdr. Ahmad Gunadi (putra Bupati Barito Utara) tentang permohonan ijin memasang banner kegiatan festival musik di lahan Kodim 1013/Mtw dengan melampirkan foto lokasi yang dimaksud,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (16/7/2023).

Ditambahkan Edi Purwoko, ketika Dandim melihat kiriman foto tersebut, ia baru menyadari adanya kejanggalan yaitu adanya banner foto Ganjar Pranowo di baliho sebelahnya, yang berada di lahan Makodim 1013.

"Kemudian Dandim perintahkan Pasilog untuk berkoordinasi dengan Satpol PP dan Panwaslu Kabupaten Barito Utara untuk mencopot banner foto Ganjar Pranowo yang berada di lahan Makodim 1013/Mtw," jelasnya.

Letkol Inf Edi Purwoko menegaskan, menjelang Pemilu 2024, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dalam setiap pengarahan kepada Prajurit TNI selalu menekankan “Netralitas TNI pada Pemilu 2024” di antaranya tidak memberikan fasilitas tempat/sarana dan prasarana milik TNI kepada Paslon dan Parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye.

Diketahui, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah memberikan pengarahan dan penekanan kepada prajurit TNI untuk selalu berkomitmen netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pertama; tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik manapun beserta Paslon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

Kedua; tidak memberikan fasilitas tempat/sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye.

Ketiga; keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih (hak individu selaku warga negara) dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih.

Keempat; tidak memberikan tanggapan atau komentar dan mengupload apapun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei. Kelima; menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlihat politik praktis, memihak, dan memberikan dukungan partai politik beserta paslon yang diusung. (*)