TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proses rembuk bersama antar warga atau musyawarah nampak menghilang di tengah kehidupan modern.

Masyarakat Indonesia yang terkenal guyub mulai beralih menjadi individual, terutama di kota-kota besar.

Hal ini diungkapkan oleh pengurus nasional Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) Dr Untoro Hariadi, Jumat (21/7/2023).

Bagi Untoro kegiatan musyawarah adalah bagian dari budaya dan ciri khas bangsa Indonesia yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang bangsa.

“Nenek moyang kita mewarisi nilai-nilai luhur salah satunya adalah musyawarah. Dengan bermusyawarah masyarakat dapat menghasilkan ide ataupun memecahkan suatu masalah dengan cara yang paling ideal, yakni dengan mengedepankan kepentingan bersama”, ujarnya.

Pendukung Bakal Calon Presiden Anies Baswedan ini juga menyatakan bahwa pendidikan saat ini kurang memberikan contoh bagaimana bermusyawarah yang baik yang benar sehingga generasi penerus bangsa saat ini tidak mengerti bagaimana berdiskusi dan melempar gagasan dengan cara yang sesuai dengan nilai dan norma.

“Ruang musyawarah di tingkat masyarakat itu sekarang nyaris tidak ada. Cara-cara bagaimana bermusyawarah, sikap-sikap yang harus dikedepankan, bagaimana bermusyawarah tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah kita”, sambungnya.

Dirinya lantas mempertanyakan mengapa pendidikan di Indonesia terkesan mengesampingkan musyawarah, padahal menurutnya musyawarah adalah salah satu wujud ideologi masyarakat Indonesia yang tertuang di dalam sila ke-4 Pancasila.

“Bagaimana itu, dimuat dalam ideologi negara sila ke-4 tetapi tidak diajarkan di sekolah? Dimuat di sila ke-4 tetapi di masyarakat itu sekarang, ya sudahlah, yang penting sekarang voting aja, voting! Suara terbanyak! Jalan pintas”, katanya.

Baca juga: Respon Anies Baswedan Soal Pertemuan Demokrat dan Gerindra: Tandanya Demokrasi Kita Semakin Dewasa

Dengan tidak diperhatikannya pendidikan bermusyawarah, Untoro mengaku khawatir akan nasib dan masa depan bangsa Indonesia kedepan.

“Jadi seolah-olah kita ini sedang digeser begitu, dari masyarakat komunal menjadi masyarakat liberal. Ini menurut saya bahaya bagi bangsa dan negara karena seperti dicabut ideologinya," ujarnya. (*)