Indonesia Ikut Kawal Pemilu di Kamboja, Brando: Hubungan Baik Sejak Era Bung Karno
Brando menegaskan, situasi keamanan di Kamboja kian membaik selama tiga dekade terakhir, terutama dalam pemilu yang lalu.
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Muhammad Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara Brando Susanto mewakili PDI Perjuangan untuk ikut serta dalam Misi Pemantau Pemilu International Conference on Asian Political Parties (ICAAP) di Kamboja, yang akan berlangsung dari tanggal 20 Juli hingga 24 Juli di Pnomh Penh, Kamboja.
Brando yang juga merupakan Ketua DPD Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta menegaskan, situasi keamanan di Kamboja kian membaik selama tiga dekade terakhir, terutama dalam pemilu yang lalu.
Menurut Brando, keikutsertaan Indonesia dalam memantau Pemilu di Kamboja yang berlangsung pada Minggu 23 Juli 2023 merupakan kesadaran historis Indonesia dan Kamboja yang terjalin baik sejak adanya keterbukaan Kamboja terhadap Indonesia dimulai dengan dihadirinnya Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung oleh Pangerang Sihanouk.
Baca juga: Ganjar ke Pademangan, Brando Susanto: Indonesia Butuh Sosok Pemimpin yang Menyentuh Hati Rakyat
“Sejak KAA yang digagas Presiden Soekarno di Bandung pada 1955 tersebut hubungan Indonesia dan Kamboja semakin erat dengan dimulainya hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja hingga kini kita semakin teguh dalam spirit persaudaraan untuk menciptakan perdamaian baik di tingkatan regional ASEAN maupun dunia terutama dalam peningkatan kapasitas," ujar Brando di Pnomh Penh, Minggu (23/7/2023).
Brando menjelaskan, hubungan Indonesia – Kamboja diwarnai berbagai dinamika masa lalu tersebut kini membawa kemajuan. Pada dinamika masa lalu, kata Brando, jika melihat kembali pada awal tahun 1978, Kamboja dan Vietnam terjadi pertempuran yang meningkat akibat perselisihan perbatasan kedua negara.
“ASEAN kemudian berusaha mencari penyelesaian masalah Kamboja-Vietnam melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Usaha-usaha mewujudkan perdamaian yang dilakukan Indonesia dan negara-negara di kawasan ASEAN membuahkan hasil,” lanjutnya.
Hal ini ditunjukkan dengan terpilihnya Indonesia sebagai interlocutor dalam penyelesaian masalah Kamboja. Akhirnya pada tahun 1988, pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Menteri Luar Negeri Ali Alatas berhasil menyelenggarakan pertemuan antara pihak-pihak yang bertikai di Kamboja yang dikenal dengan Jakarta Informal Meeting atau JIM.
Baca juga: Pantau Pemilu Kamboja, Putu Rudana Nilai Bisa Jadi Contoh untuk Indonesia Jelang 2024
Dia menegaskan, pertemuan tersebut merupakan pembuktian bahwa Indonesia memiliki kemampuan diplomasi di kancah internasional.
“Usaha untuk menciptakan perdamaian di Kamboja akhrinya dapat terlaksana meskipun membutuhkan waktu yang lama. Dan Kamboja resmi menjadi anggota ASEAN pada tanggal 16 Desember 1998," jelas Brando.
Lebih lanjut, Brando juga memaparkan bawah hubungan politik antara Kamboja dan Indonesia khususnya PDI Perjuangan semakin solid di mana pada tahun 2010 Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, meraih penghargaaan 'long time achievement' dalam International Conference of Asian Political Parties (ICAPP).
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh PM Kamboja Hun Sen pada sidang ke-6 konferensi di Phnom Penh, Kamboja.
"Pada saat itu, Ibu Megawati dianggap sukses memimpin transisi demokrasi melalui pemilu presiden secara langsung, demokratis dan aman. Penghargaan tersebut diberikan kepada Ibu Megawati yang disebut sebagai "pemimpin politik yang kuat dan tangguh" (tough and strong political leader)," ungkapnya.
Brando menilai, bahwa apresiasi dan penghargaan tersebut perlu dipertahankan dihadapan masyakarat ASEAN juga dunia agar demokrasi di Indonesia menjadi acuan bagi negara-negara lain di mana demokrasi Pancasila yang berjalan secara jujur, adil dan damai menjadi tonggak kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
Baca juga: Gelar Harlah ke-25, PKB Jadikan Momen Konsolidasi Akbar Jelang Pemilu 2024
Dikatakan Brando, Pemantau pemilu internasional ada 330 dari 65 negara termasuk Indonesia. Menariknya, setelah 30 tahun lebih yang lalu pernah terjadi pembantaian perang saudara yang menewaskan 2 juta lebih warganya, kini mereka berhasil membangun sistem politik demokrasi yang lebih kondusif termasuk digitalisasi demi pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif di Asia Tenggara.
“Untuk Pemilu Kamboja kali ini ada 18 Parpol akan bertarung memperebutkan 125 Anggota DPR untuk berkoalisi membentuk Pemerintahan (Perdana Mentri), dari 9.7 juta Pemilih/DPT. Kita hadir memberikan semangat gotong royong dan kolaborasi baik agar pesta demokrasi Kamboja berjalan sukses secara transparan, bebas dan berkeadilan.” Tutup Brando
Diketahui, selain Brando, hadir juga mewakili PDI Perjuangan, His Excellency Helmy Fauzy - Duta Besar Indonesia untuk Mesir (2016-2020).