Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ahli Sebut Video Podcast 'Lord Luhut' Telah Diunduh Sebelum Haris dan Fatia Dilaporkan ke Polisi

Forensik (Puslabfor) Polri Herry Priyanto memberi kesaksiannya dalam sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan

Penulis: Fahmi Ramadhan
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Ahli Sebut Video Podcast 'Lord Luhut' Telah Diunduh Sebelum Haris dan Fatia Dilaporkan ke Polisi
Tribunnews.com/Fahmi Ramadhan
Ahli Digital Forensik Bareskrim Polri Bersaksi dalam Sidang Lanjutan Haris dan Fatia di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (24/7/2023) (Fahmi Ramadhan) 

"Iya," saut Herry.

Kemudian dalam proses sidang itu juga diketahui bahwa berita acara penyitaan barang bukti itu terjadi pada tanggal 20 Desember 2021.

Setelah itu Isnur pun bertanya kepada ahli sejak kapan dirinya diminta oleh penyidik melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut.

"Permintaan penyidik itu 1 Maret 2022," saut Herry.

Baca juga: Ahli Digital Forensik Bareskrim Bersaksi di Sidang Lanjutan Terdakwa Haris dan Fatia di PN Jaktim

Akan tetapi dijelaskan Herry, dirinya baru mendapat barang bukti berupa video itu selang enam hari setelah adanya permintaan penyidik.

"Barang bukti tersebut baru kami terima tanggal 7 Maret 2022," ujar Herry.

Mendengar semua jawaban dari ahli itu, lalu Isnur pun menyimpulkan dan bertanya kepada ahli bahwasanya video itu telah diunduh sebelum adanya laporan ke polisi.

Berita Rekomendasi

"Bisa gak saya simpulkan, bahwa file ini didownload sebelum laporan polisi?," sebut Isnur.

Mendapat pertanyaan itu, saksi ahli itu justru menolak menjawab hal tersebut dan berdalih bahwa hal itu bukah wewenangnya untuk menjawab pertanyaan tersebut.

"Saya bukan ahli untuk itu," ujar Herry.

Sebagai informasi, dalam perkara dugaan pencemaran nama baik ini, Haris Azhar telah didakwa Pasal 27 ayat (3) junto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.

Kemudian Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana. 

Selanjutnya Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.

Terakhir Pasal 310 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara Fatia didakwa semua pasal yang menjerat Haris Azhar. Kecuali Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.
 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas