TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilu 2024, media sosial dinilai memiliki peran yang cukup masif dan penting guna mempengaruhi persepsi masyarakat saat memilih.

Pegiat Media Sosial PP Muhammadiyah, Ilhamzada mengatakan pada tahun-tahun sebelum media sosial masif seperti saat ini, informasi melalui media mainstrem terlebih dahulu dipilah dapur redaksi.

Sehingga, saat informasi yang sampai di masyarakat dapat menjadi lebih objektif.

"Hal itu dapat membuat masyarakat dapat lebih banyak referensi untuk menentukan presiden dan pasangannya nanti, dan tidak hanya melalui sebatas kacamata politik identitas yang marak di Indonesia,” kata Ilhamzada dalam pernyataannya, Minggu(30/7/2023).

Karena itu, Ilham menegaskan jangan sampai partai politik mengajak masyarakat untuk menggunakan politik identitas di Pemilu 2024.

Baca juga: Bawaslu Minta Gen Z Tingkatkan Kemampuan Generasi Digital Guna Tangkal Hoaks di Pemilu 2024

"Khususnya politik dengan identitas ras, karena kita tahu, isu agama tidak laku lagi di Pemilu 2024, tapi isu ras bisa saja dijadikan komoditas politik oleh salah satu calon atau oleh semua calon," ujar Ilhamzada.

Pakar Politik, Wahyudi Winarjo mengatakan politik identitas adalah hal tidak sepenuhnya buruk.

Sebab, pada awalnya politik identitas digunakan untuk memperjuangkan kelompok minoritas yang tertindas dalam sebuah tatanan masyarakat.

“Fenomena politik identitas yang terjadi di Indonesia sendiri merupakan hal yang niscaya. Sebab, adanya beragam etnis dan agama yang ada di Indonesia menjadi salah satu munculnya fenomena tersebut," ujarnya.

Baca juga: KPU RI Pastikan Pemilu 2024 Pakai Metode Coblos Bukan Contreng

Akan tetapi, kata dia yang perlu di garis bawahi pada fenomena ini bukanlah bagaimana perbedaan yang terjadi.

Tetapi, bagaimana kemudian antar kelompok yang berkompetisi secara dewasa dapat menghormati perbedaan dan saling toleransi.

Aktivis Mahasiswa Malang Raya, Abdul Rosyid mengatakan guna mewujudkan politik harmoni yang diharapkan pasti tidak akan terlepas dari budaya politik yang ada di Indonesia.

"Budaya politik di Indonesia perlu diperjelas. Sebab, tidaklah bisa untuk kemudian membandingkan bagaimana politik yang ada di Indonesia dengan Negara lain, apalagi yang maju. Tentu hal ini demi terwujudnya demokrasi Indonesia yang sejuk dan damai,” ujarnya. (Tribunnews.com/ Willy Widianto)