TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) mempublikasikan hasil terbaru mengenai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memunculkan pro dan kontra akhir-akhir ini.

Hasilnya secara umum  survei nasional LPI  menyebutkan kinerja KPK masih dapat diandalkan untuk mengantisipasi praktik politik uang jelang (pada) pemilu 2024.

Hal ini berdasarkan hasil survei LPI yang digelar pada 17 Juli 2023- 27 Juli 2023 dengan kluster responden dari kalangan kelas menengah intelektual.

Survei ini melibatkan 800 responden dari kalangan menengah intelektual yakni kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi (S1, S2 dan S3) yang secara sadar dan aktif mengamati kinerja KPK dan memiliki pandangan sendiri terhadap situasi pemberantasan korupsi.

Metode survei yang digunakan adalah purposive sampling di mana subyek yang diambil sebagai sampel berdasarkan ciri-ciri khusus sehingga diharapkan bisa menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian.

Margin of error dari survei sekitar 3,1 persen pada tingkat kepercayaan sekitar 95 persen.

Baca juga: Sejumlah Persoalan yang Dihadapi KPK Akhir-akhir Ini: Soal Pungli, Kasus Basarnas hingga Diteror

LPI mengategorikan 5 indikator yaitu integritas, kinerja, perilaku anti korupsi, persepsi anti korupsi, dan kepercayaan publik.

Wakil Direktur LPI, Ali Ramadhan, mengatakan mayoritas responden menilai kinerja Ketua KPK Firli Bahuri cukup baik sebanyak 26,5 persen, lalu disusul kategori baik sebanyak 25,25 persen, sangat baik 23,75 persen dan belum baik 24,5 persen.

"Dari hasil olah data, secara umum persepsi tertinggi kalangan kelas menengah yang menilai kinerja Ketua KPK Firli Bahuri cukup baik sebesar 26,5 persen. Responden dalam kategori ini umumnya masih berharap agar Ketua KPK Firli Bahuri mempunyai langkah afirmatif dalam mengantisipasi praktik politik uang dalam pemilu 2024," kata Ali dalam rilis hasil survei LPI di Aryaduta Hotel, Jakarta, Senin (31/7/2023).

"Sebagian responden menilai belum baik sebesar 24,25%. Pandangan responden ini umumnya menyoroti dimensi etik Ketua KPK Firli Bahuri yang kerap berurusan dengan Komisi Etik KPK," kata Ali menambahkan.

Begitu pula dengan tingkat kepuasan masyarakat kelas menengah terhadap kinerja institusi KPK sebesar 28,75 persen cukup puas, 25,75 persen puas, 20,5 persen sangat puas dan 25 persen belum puas.

“Mayoritas responden menilai KPK telah menginisiasi program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) terpadu kepada 26 Parpol nasional dan lokal Aceh. PCB bertujuan untuk memberikan pembekalan agar Parpol sebagai kontestan pemilu mendorong pertarungan ide dan gagasan, serta menghindari praktik politik uang (money politics) dalam pemilu serentak 2024,” terang Ali Ramadhan.

Ia melanjutkan sebagian responden turut memberikan masukan agar KPK memperluas upaya pencegahan praktik korupsi politik jelang pemilu.

Seperti melakukan kolaborasi dengan institusi penyelenggara dan pengawas pemilu institusi penegak hukum lainnya.