KPK Duga Ada Pembelian Aset Pakai Dana Tujangan Kinerja Fiktif Kementerian ESDM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada pembelian aset menggunakan dana tunjangan kinerja (tukin) fiktif pegawai Kementerian ESDM.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Totalnya berarti negara mengalami kerugian sampai Rp27.603.277.720.
Uang itu lalu dibagi ke 10 tersangka dengan pembagian sebagai berikut:
- Priyo Andi Gularso menerima Rp4,75 miliar
- Novian Hari Subagio menerima Rp1 miliar
- Lernhard Febian Sirait menerima Rp10,8 miliar
- Abdullah menerima Rp350 juta
- Christa Handayani Pangaribowo menerima Rp2,5 miliar
- Haryat Prasetyo menerima Rp1,4 miliar
- Beni Arianto menerima Rp4,1 miliar
- Hendi menerima Rp1,4 miliar
- Rokhmat Annashikhah menerima Rp1,6 miliar
- Maria Febri Valentine menerima Rp900 juta
Duit itu kemudian digunakan untuk berbagai keperluan, berikut rinciannya:
- Pemeriksa BPK RI sejumlah sekitar Rp1,035 miliar
- Dana taktis untuk operasional kegiatan kantor
- Keperluan pribadi di antaranya untuk kerja sama umrah, sumbangan nikah, THR, pengobatan, serta pembelian aset berupa tanah, rumah, indoor volley, mes atlet, kendaraan, serta logam mulia.
"Dengan adanya penyimpangan tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya bernilai sekitar Rp27,6 miliar," ujar Firli.
Namun, sampai detik ini, KPK baru menerima pengembalian dari para tersangka sebesar Rp5,7 miliar dan logam mulia 45 gram sebagai bentuk pemulihan aset. KPK masih terus menelusuri kasus ini.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.