Ma'ruf Amin Minta MUI Siapkan Pembentukan Beberapa Cabang Baru di Papua
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta jajaran pengurus MUI menyiapkan pembangunan kantor cabang baru MUI di beberapa wilayah di Papua.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Choirul Arifin
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta jajaran pengurus MUI menyiapkan pembangunan kantor cabang baru MUI di beberapa wilayah di Papua.
Hal tersebut diungkapkan Ma'ruf Amin dalam kapasitasnya sebgai Ketua Dewan Pertimbangan MUI pada Rapat Dewan Pertimbangan di Kantor MUI Pusat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Rabu (2/8/2023).
Menurut Ma'ruf Amin, pembukaan kantor cabang MUI di Papua diperlukan mengingat adanya kebutuhan umat di Papua serta melihat kondisi Papua yang kini cukup kondusif.
“Memang nanti (kantor) definitifnya kalau sudah ada pejabatnya yang definitif, tapi kita harus persiapkan dari sekarang. Kita jangan menunggu," kata Ma'ruf.
Ma'ruf Amin juga mengimbau agar segenap jajaran MUI memperhatikan program kerja. Dia meminta pengurus MUI memperhatikan frekuensi maupun dampak atau manfaat dari program kerja.
“Kerja-kerja yang tidak berdampak, tidak perlu kita lakukan. Itu hanya membuang energi, harta, pembiayaan, tapi tidak berdampak apa-apa. Bukan hanya bekerja, tapi kerja yang berdampak,” kata Ma'ruf.
Ma'ruf juga menginginkan agar jajaran pengurus pusat MUI mengevaluasi sejauh mana program mereka, juga dilakukan di provinsi dan kabupaten kota.
“Jangan sampai kita hanya bergerak sendiri saja, tapi tidak melakukan gerakan ke bawah,” ujar Ma'ruf
Baca juga: MUI Minta Kemenag Bina Pesantren Al Zaytun Pasca Penetapan Tersangka Panji Gumilang
Dia mengatakan, dengan memastikan program digaungkan hingga ke level kantor cabang MUI di kabupaten kota, dampak dan manfaat yang ditimbulkan akan lebih luas.
“Organisasi ini harus seperti dynamo, kita bergerak di atas tapi juga menggerakkan sampai ke bawah. Itu akan berdampak luas,” pungkas Ma'ruf Amin.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.