Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Nasib Cak Imin dan AHY yang Hampir Sama Diselimuti Ketidakpastian, Jadi Cawapres atau Tidak?

AHY dan Cak Imin didorong oleh partainya masing-masing agar menjadi bakal calon presiden atau cawapres.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Nasib Cak Imin dan AHY yang Hampir Sama Diselimuti Ketidakpastian, Jadi Cawapres atau Tidak?
TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (kiri) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melakukan salam komando usai pertemuan di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/5/2023) malam. Pertemuan tersebut untuk menjaga silaturahmi antar kedua partai dan membahas isu-isu kebangsaan yang berkembang saat ini. TRIBUNNEWS/JEPRIMA 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua ketua umum partai politik mengalami hal yang serupa akhir-akhir ini.

Keduanya adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

AHY dan Cak Imin didorong oleh partainya masing-masing agar menjadi bakal calon presiden atau cawapres.

Namun keduanya masih diselimuti ketidakpastian. Jadi cawapres atau tidak?

AHY didorong Demokrat jadi cawapres Anies Baswedan.

Sementara Cak Imin didorong PKB jadi cawapres Prabowo Subianto.

Sikap dua partai itu akhir-akhir ini semakin 'tak sabar' ingin segera ditetapkan jadi cawapres.

Baca juga: Prabowo Mengaku Cocok dengan Pandangan Politik PSI, Ajak Gabung ke Koalisi Bersama PKB

Berita Rekomendasi

Seperti apa liputannya berikut dirangkum Tribunnews.com, Kamis (3/8/2023) :

PKB Mulai Tegas Akhir-akhir Ini

PKB menyatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah mengabaikan mandat atau permintaan dari ulama terkait batas waktu deklarasi nama calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres).

Tak hanya Prabowo, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga mengabaikan permintaan dari ulama itu.

Pernyataan itu diutarakan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang menilai kalau hubungan koalisi Partai Gerindra dengan PKB bersama KKIR selama 11 bulan tetapi belum menemukan formula yang tepat untuk capres-cawapres.


"Iya sebenarnya para ulama sudah mendeadline (batas waktu pengumuman capres-cawapres) sudah berkali-kali ya," kata Jazilul kepada awak media di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2023).

"Artinya nggak dengarkan itu, nggak dengarkan deadline itu tidak didengarkan baik oleh Gus Muhaimin maupun Pak Prabowo," sambungnya.

Sejatinya, deadline dari para ulama itu diberikan kepada Prabowo dan Cak Imin itu kata dia, sebelum Hari Raya Idul Fitri lalu.

Namun hingga kini, nama tersebut belum juga diumumkan.

Saat ditemui di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2023), Jazilul Fawaid mencurigai adanya invisible hand (tangan tersembunyi) yang membuat Cak Imin tak kunjung ditunjuk menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Jazilul mengkhawatirkan invisible hand yang turut ikut campur agar Cak Imin tak ditunjuk menjadi cawapres dari Prabowo.
Akan tetapi dia mengaku tidak mengetahui secara pasti sosok tersebut.

"Mungkin ada invisible hand. Ada tangan-tangan gaib yang ikut mengatur. Enggak tahu saya apakah itu oligarki atau apa, enggak tahu saya," ujar Jazilul.

Disinggung nama Presiden Jokowi yang diduga turut campur penentuan cawapres Prabowo.

Dia enggan membenarkan anggapan tersebut.

Jazilul mengatakan PKB tetap fokus mendorong Cak Imin menjadi cawapres Prabowo. Meskipun, baru-baru ini mencuat duet Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Jazilul pun optimistis Cak Imin yang akan ditunjuk sebagai cawapres Prabowo.

"Optimis, 99,9 persen optimis," jelas Jazilul.

Di sisi lain, Jazilul enggan berspekulasi jika memang nantinya keputusannya Cak Imin tidak ditunjuk menjadi cawapres Prabowo.

Dia bilang Cak Imin tetap didorong PKB untuk maju baik sebagai capres maupun cawapres.

"Ya nanti kalau pada hari H-nya misalkan terjadi sesuatu yang mungkin berbeda, ya saya enggak tahu apa yang akan diambil sikapnya," jelasnya.

Demokrat Ancam Keluar Koalisi?

Sejak awal Demokrat mendorong Anies Baswedan jadi capres 2024 bersama dua anggota Koalisi Perubahan yakni Partai NasDem dan PKS.

Demokrat juga juga menyodorkan AHY sebagai cawapres.

Namun hingga berita ini diturunkan AHY tak kunjung ditetapkan jadi cawapres Anies.

Sejumlah politisi Demokrat beberapa hari terakhir bereaksi agar Anies segera menetapkan cawapres.

Bahkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief sempat bereaksi keras terhadap sikap elite Partai NasDem yang menyindir partainya terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Andi Arief menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali yang menilai Partai Demokrat tengah mengancam akan hengkang jika ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak terpilih menjadi cawapres Anies.

Dia menilai tudingan NasDem itu terkesan tak rela bila AHY dipilih jadi cawapres Anies.

Ia bertanya ke NasDem apakah akan cabut dari Koalisi Perubahan jika Anies memilih AHY.

"Menurut Mat Ali (Ahmad Ali) gertakan Demokrat hanya untuk memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies dan akan cabut dari koalisi bisa membuat kita berbalik tanya pada beliau. Jika Anies memilih AHY apakah Nasdem akan cabut dari koalisi?" tulis Andi Arief dalam akun twitternya @Andiarief__ seperti dikutip dari Kompas.TV pada Kamis (9/6/2023).

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani merespon soal Anies Baswedan tak kunjung umumkan pendampingnya di Pilpres 2024.

Menurut Kamhar bahwa semakin cepat pengumuman pasangan capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, semakin baik.

"Kita berharap semakin cepat, semakin baik," kata Kamhar kepada awak media di Jakarta Pusat dikutip Jumat (28/7/2023).

Kamhar melanjutkan karena waktu yang tersisa saat ini kurang dari tujuh bulan, artinya harus segera mungkin deklarasi capres dan cawapres karena area yang harus dijangkau sangat besar.

"Apalagi terpotret dalam hasil lembaga survei saat ini kita berada di urutan ketiga. Tentu butuh konsolidasi cepat Karena deklarasi paket komplit capres dan cawapres ini menjadi sebuah keharusan disegerakan," kata Kamhar

"Kita berharap sebelum 6 bulan minimal (Anies Baswedan umumkan pendampingnya), itu waktu sangat mepet untuk melakukan kerja pemenangan tadi guna mengejar ketertinggalan, sekaligus membalikan keadaan, jadi semakin cepat semakin baik," tutupnya.

Penulis: Igman/Rizki/Hasan

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas