TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penasihat Hukum Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, Muhammad Isnur, angkat bicara terkait jaksa menghadirkan saksi ahli dari Kemenko Polhukam.

Dalam sidang pemeriksaan saksi ahli tersebut, jaksa menghadirkan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto.

Isnur menyoroti saksi ahli Heri, yang mewakili Menko Polhukam Mahfud MD untuk menyampaikan keterangan dalam persidangan.

Menurut Isnur seharusnya jaksa menghadirkan saksi ahli yang tepat.

"Secara prosedural, seharusnya jaksa itu baguslah atau saya kira hadirkan ahli yang tepat. Ini kok ahlinya dari Kemenko Polhukam, tentu itu dalam kapasitas keahlian, diragukan, karena dia mewakili lembaga," kata Muhammad Isnur, saat ditemui usai persidangan, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (7/8/2023).

"Jadi orang Kemenko Polhukam memberikan pendapat orang Kemenko Marinves. Kan jadi sama-sama kemenko memberi pendapat nih. Jadi itu secara keahlian itu tidak tepat. ini membuktikan bahwa koordinasi yang baik antarkemenko," sambung Isnur.

Menurutnya, saksi ahli yang dihadirkan terkesan menimbulkan conflict of interest atau memiliki kepentingan.

"Iya, jadi sebenarnya ahli ini conflict of interest ketika dia adalah wakili Kemenko, mewakili Pak Mahfud," ucap Isnur.

"Itu sangat tidak layak dalam persidangan pidana. Apalagi yang disidang adalah warga negara," lanjutnya.

Lebih lanjut, Isnur mengatakan, keahlian dari perwakilan Kemenko Polhukam itu tidak tepat untuk dijadikan saksi ahli dalam persidangan.

"Dan enggak tepat juga keahliannya. Jadi tadi ditanya soal mana karya akademiknya, dia enggak punya, jadi dia bukan ahli itu. Makanya tadi kita permasalahkan dia baca Undang-Undang. Jadi itu menunjukkan kapasitas keahlian yang tidak ada di dia," jelasnya.

Ia juga berpendapat, secara substansi, merupakan beban jaksa untuk menghadirkan ahli dan menggali keterangannya.

"Kita enggak dapat poinnya apa hendak kemana. Jadi tujuannya peradilan adalah membuat terang perkara, ini membuat abu-abu dan gelap perkara," ujar Isnur.

"Justru malah kapasitas maksimal dari sudut pandang penasihat hukum yang juga lagi-lagi dalam banyak kasus pertanyaan, dia muter-muter tidak mengerti banyak persoalan," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, jaksa tiba-tiba meminta agar sidang kasus pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan digelar tertutup untuk umum. 

Momen tersebut terjadi dalam sidang beragendakan pemeriksaan saksi ahli pertahanan yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto.

Mendengar pernyataan jaksa itu, terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti mengajukan protes kepada majelis hakim.

Mulanya jaksa meminta sidang tertutup untuk umum karena keterangan yang disampaikan ahli dianggap berhubungan dengan urusan pertahanan negara.

Adapun permintaan jaksa ini diajukan kepada majelis hakim saat giliran pengacara Haris dan Fatia mengajukan pertanyaan kepada ahli.

"Mohon izin, Yang Mulia, kami mohon pertimbangan dari Yang Mulia karena terkait dengan ahli pertahanan negara, apakah tidak sebaiknya pertimbangan dari Yang Mulia, untuk terkait persidangan tidak diliput oleh media karena terkait dengan pertahanan negara juga," kata jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim), Senin (7/8/2023).

Baca juga: Sidang Haris-Fatia, Kuasa Hukum Protes Saksi Ahli Dapat Contekan Teks Undang-Undang dari Jaksa

Sontak, Haris Azhar langsung mengajukan protes kepada hakim. Ia mengaku tak terima jika sidang digelar tertutup.

"Pertama, majelis," kata Haris.

"Mohon pertimbangan dari Yang Mulia," ucap jaksa memotong.

Menurut Haris Azhar, sidang tersebut terbuka untuk umum. Ia mengatakan, buku putih pertahanan Indonesia, yang saat itu tengah dibahas di persidangan, dapat diakses oleh publik secara terbuka.

"Ini sidang terbuka untuk umum. Kedua, buku putih pertahanan itu bisa di-download," jelas Haris Azhar.

Merespons Haris, jaksa kembali mengatakan, keterangan ahli menyinggung pertahanan negara.

Selanjutnya, jaksa menanyakan kepada majelis hakim terkait sidang itu, apakah akan dilanjutkan tertutup atau tidak.

"Terkait pertahanan negara kita, Yang Mulia. Mohon pertimbangan apakah dalam persidangan ini akan dilanjutkan dengan diliput media atau tanpa media. Mohon pertimbangan, Yang Mulia," ucap jaksa.

"Kan memang dilanjut terbuka untuk umum," potong Haris Azhar.

"Mohon izin, Yang Mulia, kami mohon pertimbangan dari Yang Mulia. Bukan dari terdakwa. Ini bertanyanya kepada majelis hakim. Mohon izin, Yang Mulia," kata jaksa.

Hakim ketua Cokorda Gede Arthana selanjutnya meminta ahli menjawab pertanyaan mengenai buku putih pertahanan Indonesia yang ditanyakan Haris Azhar.

Ia juga menyatakan, sidang tetap terbuka untuk umum.