Tim Seleksi Bawaslu Diduga Punya Konflik Kepentingan Dalam Proses Perekrutan di Daerah
JPPR mengungkap ihwal dugaan tim seleksi Bawaslu I punya konflik kepentingan dalam kerjanya saat menyeleksi jajaran Bawaslu daerah.
Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COMM JAKARTA - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengungkap ihwal dugaan tim seleksi (timsel) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI punya konflik kepentingan dalam kerjanya saat menyeleksi jajaran Bawaslu daerah.
“Mengenai kapasitas pemahaman kepemiluan calon anggota Bawaslu, masyarakat mempertanyakan kinerja tim seleksi yang tidak cermat dan diduga penuh intervensi, konflik kepentingan, dalam proses seleksi,” kata Koordinator JPPR Nurlia Dian Paramita, dalam keterangannya, Jumat (10/8/2023).
Mita, sapaan akrabnya, mengatakan temuan ini berdasarkan atas informasi dari sekretariat JPPR di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara.
Dalam temuan itu, JPPR juga menemukan adanya peserta seleksi yang diduga terafiliasi dengan salah satu partai politik bahkan terdaftar sebagai tim sukses yang dibuktikan melalui Surat Keterangan (SK) pada pelaksanaan Pilkada 2020.
Beberapa temuan JPPR di daerah tersebut sudah ditindaklanjuti melalui upaya memberikan tanggapan masyarakat kepada timsel.
Baca juga: Bawaslu Gandeng Media Massa Hadapi Kerawanan Pemilu 2024
“Namun upaya tersebut tidak direspon dengan baik oleh timsel” kata Mita.
Atas hal ini JPPR mendorong kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi untuk bekerja dengan objektif, profesional, independen dan akuntabel dalam melakukan proses seleksi anggota Bawaslu kabupaten/kota se-Indonesia.
Ia pun mendorong kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi untuk memberikan atensi khusus dan menindaklanjuti tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap calon anggota Bawaslu kabupaten/kota yang integritasnya dipertanyakan berdasarkan rekam jejak.
