Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membela bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto yang dikritik PDIP mengenai proyek food estate (lumbung pangan).

Hal ini pun membuat Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan tanggapan.

Menurut Muzani, Prabowo sejak awal menjadi Menteri Pertahanan RI selalu diingatkan bahwa semua program yang dilaksanakan merupakan program kerja dan visi misi Presiden Jokowi.

"Di awal beliau jadi menteri, beliau diingatkan bahwa semua menteri dalam kabinet Jokowi yang kedua, yang dijalankan adalah semuanya adalah program presiden. Visi misi presiden. Tidak ada program kerja menteri, tidak ada visi misi menteri," kata Muzani saat ditemui di Markas Partai Gelora, Patra Kuningan, Jakarta pada Sabtu (19/8/2023).

Karena itu, kata dia, Prabowo yang seorang pembantu Presiden Jokowi hanya menjalankan visi misi dari Eks Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Karena itu yang dilakukan Pak Prabowo sebagai Menhan, sebagai seorang pembantu presiden seluruhnya menjalankan visi misi presiden, seluruhnya menjalankan program kerja presiden. Tidak ada yang kecuali, semuanya," tandasnya.

Baca juga: Hasto Singgung soal Kejahatan Lingkungan, Jokowi: Food Estate untuk Antisipasi Krisis Pangan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa membangun food estate atau lumbung pangan tidak semudah yang dibayangkan.

Pernyataan Jokowi tersebut merespon kritikan PDIP terhadap program food estate yang digagasnya.

"Supaya tahu membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak/Ibu bayangkan," kata Jokowi usai menghadiri acara peringatan Hari Konstitusi dan Hari ulang Tahun MPR Ke-78 di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (18/8/2023).

Menurut Presiden membangun lumbung pangan tidak bisa langsung jadi sempurna. Biasanya tanaman pertama akan gagal.

Setelah itu hasil produksi tanaman kedua tidak maksimal.

"Tanaman pertama biasanya gagal, nanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Ketiga, baru biasanya keenam ketujuh itu baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan," katanya.

Misalnya kata Jokowi saat membangun lumbung pangan yang berada di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Lumbung pangan di lokasi tersebut baru disebut agak baik usai penanaman yang ketiga.

"Tiga kali itu baru bisa. Agak lebih baik. Belum baik. Agak lebih baik," katanya.

Begitu juga kata Presiden dengan lumbung pangan yang berada di Pulau Pisang Kalimantan Tengah.

Lumbung Pangan di lokasi tersebut belum berada pada kondisi normal.

"Masih mungkin separuhnya (maksimal). Yang di Gunung Mas Juga masih sama," katanya.

Oleh karena itu kata Presiden membangun lumbung pangan tidak semudah yang dibayangkan.

Menurutnya pasti ada masalah di lapangan saat membangun untuk pertama kalinya. Namun, masalah masalah yang ada tersebut akan dievaluasi dan koreksi.

"Jadi semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, dikoreksi, harus diulang. Kalau kita engga berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun lupakan," pungkasnya.

Kritik PDIP

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan proyek food estate atau lumbung pangan merupakan bagian dari kejahatan lingkungan hidup.

Hal itu terkait temuan soal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun mengalir ke partai politik (parpol).

"Kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto seusai menghadiri acara pemberian rekor MURI kepada PDIP terkait pengobatan gratis di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023).

Hasto menuturkan dalam praktiknya disalahgunakan lantaran banyak hutan-hutan ditebang habis.

"Tetapi dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estatenya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya.

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini mengajak semua pihak pentingnya merawat bumi Pertiwi Indonesia.

Karenanya, Hasto mengingatkan masyarakat untuk mencari calon pemimpin yang memiliki rekam jejak merawat bumi Pertiwi Indonesia.

"Mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record dalam merawat Pertiwi, merawat kehidupan dalam merawat kehidupan, di dalam membangun masa depan yang berkemajuan bagi seluruh komponen bangsa," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia meminta PPATK agar mengungkapkan temuan tersebut.

Terlebih, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memilki perhatian terhadap lingkungan.

"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian," tutur Hasto.