Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyebut pihaknya akan membahas usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengatasi masalah polusi udara yang belakang menjadi sorotan.

Tak hanya di Jabodetabek, pansus ini juga akan mengatasi masalah polusi udara di sejumlah daerah di Indonesia.

"Ada saran dari beberapa anggota bahwa bagaimana kalau nanti kita mengusulkan ke pimpinan DPR untuk membuat pansus terkait dengan bagaimana kita sama-sama mengatasi masalah polusi udara bukan hanya di Jabodetabek tetapi di Indonesia," kata Charles saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat pada Kamis (24/8/2023).

Adapun usulan ini muncul saat Komisi IX DPR RI melakukan audiensi dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dan sejumlah tokoh masyarakat untuk membicarakan polusi udara yang belakangan menjadi sorotan di Jabodetabek.

Audiensi dilakukan di ruang Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat pada Kamis (24/8/2023).

Menurut Charles, nantinya pansus bakal melibatkan lintas sektor terkait untuk membahas masalah polusi udara tersebut. Sejauh ini, pihaknya telah berkomunikasi dengan Komisi IV terkait rencana pembentukan pansus tersebut.

"Kalau kita membuat pansus nanti kita bisa melibatkan teman-teman lintas sektor baik dari yang berkaitan dengan transportasi, KLHK, Industri dan seterusnya sehingga nanti rekomendasi dikeluarkan juga akan bisa diterapkan diimplementasikan," jelasnya.

Sementara itu, Perwakilan dari PDPI, Dr Agus mengatakan pihaknya pernah mengirimkan evaluasi mengenai masalah polusi udara ke Pemprov DKI Jakarta pada 2019 yang lalu. Selain itu, pihaknya juga telah mengirimkan permintaan bantuan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Kalau dengan Kementerian ini sendiri kita dari perhimpunan sendiri sudah diminta bantuan oleh bapak Menkes dan saya ditunjuk sebagai ketua komite respirasi dan penanggulangan polusi udara dari kementerian," kata Dr Agus dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI.

Ia menyatakan pihaknya sudah menyusun roadmap untuk menuntaskan masalah polusi udara tersebut. Di antaranya, roadmap dimulai dari promosi, adaptasi hingga deteksi dini.

"Yang terpenting adalah bagaimana terjadi koordinasi antar Kementerian supaya setiap tugas itu terlaksana bukan hanya ketika polusi tinggi kemudian dilakukan, kemudian setelah itu berhenti. Padahal kita tahu bahwa polusi itu kan fluktuasi, nanti begitu tinggi bisa diatasi, turun abis itu selesai. Padahal suatu saat nanti tinggi lagi. Kalau bisa kita harus continue, continue bisa mengontrol itu," ungkapnya.

Agus menuturkan pihaknya juga telah melakikan riset untuk membuktikan bahwa polusi udara dapat memberikan masalah kesehatan ke depan.

"Tentunya harus diajak juga praktisi kesehatan lingkungan, ahli kesehatan, masyarakat apa yang bisa dilakukan buat menurunkan itu," tandasnya.

Sebelumnya, Komisi IX DPR RI melakukan audiensi dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dan sejumlah tokoh masyarakat untuk membicarakan polusi udara yang belakangan menjadi sorotan di Jabodetabek.

Audiensi dilakukan di ruang Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat pada Kamis (24/8/2023). Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.

"Hari ini kita audiensi dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dan juga sekelompok masyarakat dari bicara udara untuk menyampaikan apsirasi terkait dengan polusi udara yang terjadi di Jabodetabek," kata Charles saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat pada Kamis (24/8/2023).

Charles menjelaskan masalah polusi udara di Jabodetabek kini telah menjadi perhatian dalam kurun waktu beberapa minggu terakhir. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut memberikan suara mengenai hal tersebut.

"Seperti yang kita ketahui semua dalam beberapa minggu terakhir masyarakat Jakarta, Tangerang dan sekitarnya mengalami polusi udara yang cukup berat bahkan bapak Presiden juga sudah bersuara terkait hal ini," jelas Charles.

Dalam rapat itu, kata dia, disampaikan dugaan penyebab hingha dampak polusi udara. Lalu, ada pula saran terkait kebijakan kepada pemerintah.

Ia menuturkan bahwa permasalahan polusi udara tidak hanya satu sektor kesehatan saja. Akan tetapi, pelibatan sejumlah sektor terkait.

"Penyebabnya itu bisa dari polusi transportasi bisa juga dari pembangkit listrik yang menggunakan batubara sehingga untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah ini juga membutuhkan solusi yang komprehensif yang melibatkan berbagai sektor lainnya," tandasnya.