TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin, meminta Mabes TNI agar lebih selektif memilih anggotanya yang akan yang ditugaskan di tempat khusus, seperti Paspampres yang mengawal dan memberikan pelayanan secara langsung kepada Kepala Negara.

Hal ini terkait keterlibatan anggota Paspampres Praka RM dalam kasus penculikan, penganiayaan dan pembunuhan seorang pemuda asal Aceh yang bernama Imam Masykur.

"Kedepannya Mabes TNI harus lebih selektif dan melakukan psikotes secara berkala untuk prajurit yang bertugas menempel ring satu seperti pengawal Kepala Negara. Profesional , anggota harus terasah dan teruji dan dilakukan pemantauan secara terus menerus," kata TB Hasanuddin, saat dihubungi Senin (28/8/2023).

TB Hasanuddin juga mengingatkan bahwa faktor kejiwaan dan kesehatan mental tak kalah penting dengan kemampuan fisik atau bela diri.

"Karena faktor kejiwaan yang labil sangat membahayakan Kepala Negara apalagi bila mudah dikendalikan orang lain hanya karena diiming-imingi imbalan uang," ucapnya.

TB Hasanuddin juga berharap agar para penyidik di Pomdam Jaya harus mendalami apakah penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Pratu RM ini dilakukan atas inisiatif sendiri atau bekerja sama dengan orang lain.

Motif yang mendasari pembunuhan ini juga harus didalami.

"Bila pembunuhan ini dilakukan secara berencana, maka pengadilan kasus ini harus dilakukan terbuka karena kejahatan ini juga dilakukan secara terbuka dan ironisnya dilakukan oleh prajurit TNI dimana salahsatunya adalah anggota Paspampres. Saya berharap para pelaku ini dihukum seberat-beratnya," pungkas Sekretaris Militer di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri ini.

Panglima TNI Janji Kawal Proses Hukum

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan prihatin atas kasus dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oknum anggota Paspampres Praka Riswandi Manik dan rekan-rekannya hingga menyebabkan Imam Masykur meninggal dunia.

Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Julius Widjojono mengatakan Panglima TNI juga akan mengawal kasus tersebut agar pelaku dihukum dengan berat.

"Panglima TNI prihatin dan akan mengawal kasus ini agar pelaku dihukum berat maksimal hukuman mati, minimal hukuman seumur hidup, dan pasti dipecat dari TNI karena termasuk tindak pidana berat, melakukan perencanaan pembunuhan," kata Julius ketika dikonfirmasi pada Senin (28/8/2023).

Danpaspampres Pastikan Proses Hukum Berjalan

Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay mengatakan Pomdam Jaya sedang melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan adanya keterlibatan anggota Paspampres dalam tindak pidana penganiayaan.