TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengkritisi pengumuman KPU soal calon legislatif DPR mantan terpidana.

Menurutnya pengumuman daftar calon tersebut harus disertai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Sehingga publik juga bisa tahu alasan mereka dipidana.

“Sangat disayangkan, pengumuman caleg yang di pidana itu tidak disertai dengan keterangan alasan mengapa mereka dipidana,” kata Said Iqbal, Kamis (31/8/2023).

Seharusnya kata dia, caleg yang melakukan kejahatan ekstra ordinary atau kejahatan luar biasa bisa disebutkan dengan jelas. Misalnya apakah mereka dipidana karena korupsi, narkoba, atau bentuk kejahatan extra ordinary lainnya.

Iqbal menyebut KPU semestinya membedakan kategori pengumuman daftar caleg yang dipidana atas kejahatan luar biasa, dengan caleg yang melakukan tindak pidana umum.

“Partai Buruh berpendapat, harus dibedakan caleg yang pernah dipidana kejahatan extra ordinary dengan Caleg yang pidananya tidak termasuk dalam kategori ekstra ordinary ordinary,” ungkapnya.

Sebab lanjut Iqbal, nihilnya pembeda tersebut merugikan partainya. Mengingat ada aktivis dari serikat buruh yang ditangkap saat memperjuangkan hak-hak petani.

Dia mencontohkan, aktivis serikat petani yang dipidana karena membela tanah rakyat yang dirampas oleh korporasi, kemudian aktivis buruh yang sedang yang berdemonstrasi atau ter-PHK. 

Baca juga: Pengamat Beberkan Penyebab Masih Banyaknya Eks Terpidana Maju Jadi Caleg

Ada pula aktivis buruh yang membela hak-hak buruh, serta aktivis nelayan yang membela hak-hak nelayan dan aktivis buruh yang membela hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

“Tentu akan merugikan Partai Buruh apabila nama-nama caleg yang diumumkan tidak dijelaskan kategori pidananya,” tegasnya.